Gandeng WhatsApp, Facebook dan Telkom, Kominfo Kembangkan Chatbot Akses Informasi Covid-19

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan layanan chatbot yang digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai Pandemi Virus Corona atau Covid-19. Pengembangan itu dilakukan dengan dukungan WhatsApp, Facebook dan Telkom.

Menteri Kominfo mengatakan, masyarakat dapat berinteraksi dengan akun resmi pemerintah tersebut untuk memperoleh informasi secara interaktif melalui chatbot, yang kontennya disediakan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan.

“Sosialisasi akun chat resmi ini akan dilakukan melalui lembaga penyiaran, SMS blast, banner di media online dan flyers,” tutur Menteri Johnny

Menteri Kominfo menyebutkan pengembangan akun itu merupakan komitmen WhatsApp dan Facebook yang memberikan kebijakan khusus bagi Indonesia untuk dapat menyalurkan pesan WhatsApp blast mengenai Pandemi Covid-19.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai corona atau covid-19 mlalui whatsapp apat menambah kan secara manual nomor +6281133399000 atau klik disini

Sharing is caring

Kasus Pergantian Kartu Seluler (SIM card swap), BRTI Minta Masyarakat Lebih Waspada Lindungi Data Pribadi

Siaran Pers No.12/HM/KOMINFO/01/2020

Rabu, 22 Januari 2020
Tentang 

Kasus Pergantian Kartu Seluler (SIM card swap), BRTI Minta Masyarakat Lebih WaspadaLindungi Data Pribadi

Sehubungan penggantian SIM Card secara melawan hukum, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah meminta penjelasan dari pihak Indosat sehubungan dengan kasus penggantian kartu seluler tanpa hak dan/atau melawan hukum. Dari pertukaran kartu seluler tanpa hak dan/atau melawan hukum ini, berdasarkan informasi yang diperoleh, akun perbankan dari seorang pelanggan Indosat dibobol dan terjadi kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Semuel A. Pangerapan dan Anggota BRTI I. Ketut Prihadi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (22/01/2020) siang.

Permintaan penjelasan ini disampaikan karena menurut BRTI semestinya penggantian kartu seluler tanpa hak dan/atau melawan hukum ini tidak akan terjadi jika mekanisme dan prosedur operasional standar (standard operational procedure/SOP) penggantian kartu seluler yang ada di Indosat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan kasus ini, BRTI akan meminta operator seluler untuk menerapkan mekanisme penggantian kartu seluler/SIM card dengan baik. Mekanisme yang dimaksud adalah bahwa penggantian kartu seluler (subscriber identity module/SIM card) hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme SOP yang diberlakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC). Selain itu penggantian SIM card yang diterapkan untuk mengetahui identitas pelanggan adalah benar dan digunakan oleh orang yang berhak.

BRTI menekankan hal itu sebagai langkah untuk perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang terkait dengan penggantian kartu seluler/ SIM card. Untuk itu, BRTI akan segera berkoordinasi dengan semua operator seluler untuk mencermati SOP penggantian SIM card yang diberlakukan pada masing-masing operator seluler beserta implementasinya. Jika terdapat SOP yg masih belum dapat melindungi pelanggan, akan dirumuskan bersama SOP yang memang dapat mencegah penyalahgunaan identitas pelanggan tanpa hak dan/atau melawan hukum.

Selanjutnya, terkait dengan data atau identitas nasabah layanan keuangan yg melekat pada nomor seluler pelanggan yg ada pada SIM card, BRTI telah dan masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koordinasi ini dilakukan untuk dapat mengantisipasi celah-celah prosedur keamanan yang ada jika dikaitkan dengan layanan keuangan.

BRTI bersama dengan penyelenggara seluler dan instansi terkait seperti OJK akan terus melakukan literasi kepada masyarakat agar masyarakat selalu berhati-hati menjaga data pribadi termasuk data untuk layanan perbankan dan keuangan lain yang tersimpan pada perangkat seluler maupun tersimpan pada pihak lain secara online. Langkah ini juga ditempuh dalam rangka mempersempit ruang gerak dari akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan penggantian kartu seluler tanpa hak dan/atau melawan hukum.

Tentunya pertama yg perlu dilakukan adalah meyakini bahwa SOP penggantian SIM card yang diterapkan oleh para operator seluler sudah baik, ketat dan diimplementasikan dengan benar. Jika SOP sudah dilakukan dengan baik oleh para operator seluler, tentunya akan mengurangi celah tindakan penggantian SIM card tanpa hak dan/atau melawan hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir bahwa ATSI meyakini masing-masing operator sudah memiliki SOP dalam penanganan penggantian kartu. Seluruh perusahaan anggota ATSI telah memiliki sertifikasi ISO 27001, maka SOP tersebut pasti sudah mencakup aspek keamanan, kerahasiaan dan proses verifikasi yang akuntabel.

“ATSI akan terus mengingatkan agar semua operator anggota ATSI melakukan pengawasan ketat atas seluruh garda depan yang melayani pelanggan untuk selalu melaksanakan SOP yang berlaku di perusahaan,” ungkap Marwan.

Di samping itu ATSI juga siap mendukung Kominfo  dan  BRTI untuk melakukan review atau peninjauan ulang atas SOP pergantian kartu dan layanan pelanggan yang lain, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring

Menteri Johnny Tegaskan Infrastruktur TIK Harus Mendukung Komunikasi Publik

Siaran Pers No.  198/HM/KOMINFO/10/2019
Rabu, 23 Oktober 2019
Tentang
Menteri Johnny Tegaskan Infrastruktur TIK Harus Mendukung Komunikasi Publik

Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019 – 2024, Johnny Gerard Plate, mengatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah dibangun Kementerian Kominfo selama lima tahun terakhir akan terus ditingkatkan untuk mendukung fungsi komunikasi kebijakan pemerintah kepada publik.

“Agar rakyat tahu capaian-capaian negara. Jangan sampai ngga tahu dan ngga bisa memanfaatkannya. Kita punya infrastruktur informatika, platform, baik fixed broadband maupun mobile broadband. Rakyat perlu tahu ada di mana itu, sehingga bisa digunakan. Jangan sampai infrastruktur besar yang sudah kita bangun tadi, tidak bisa secara optimal digunakan oleh bangsa Indonesia,” jelas Menteri Johnny dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) dengan Menteri Kominfo periode 2014 – 2019 di Ruang Anantakupa Kementerian Kominfo, Rabu (23/10/2019).

Lebih lanjut Menteri Johnny menegaskan, komunikasi kebijakan merupakan salah satu fungsi utama dari Kementerian Kominfo yang harus berjalan seimbang. “Sangat dibutuhkan agar rakyat tahu arah kebijakan pemerintah, jadi bisa ambil bagian langsung, bukan sebagai penonton. Jangan sampai rakyat jalan sendiri ke kiri, pemerintah ke kanan. Kita ingin pemerintah dan rakyat ketemu di satu simpul,” lanjut Menteri Johnny.

Dalam hal komunikasi tersebut, Menteri Johnny menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan negara. “Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan itu memberi efek berkelanjutan, rakyat tindak lanjuti dan ambil bagian di dalamnya. Saya akan minta kita bekerja sama dengan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara), KSP (Kantor Staf Presiden), Jubir Presiden, untuk peran-peran aktif dalam komunikasi kebijakan negara,” jelasnya.

Disambut jajaran pejabat Kemkominfo, mitra stakeholder, serta rekan-rekan media, Menteri Johnny turut menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Rudiantara, sekaligus menegaskan bahwa ia akan melanjutkan kerja yang telah dibangun selama 5 tahun terakhir.

“Terima kasih Kominfo yang telah bekerja luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Periode di kabinet ini bukan awal, tapi lanjutan, masa jabatan incumbent, petahana. Jadi saya ngga perlu ditanya program 100 hari, 1000 hari. Yang akan saya lakukan adalah kontinuitas program yang sudah dibangun dalam rangka hal-hal yang harus ditindaklanjuti, tentu yang diminta adalah akselerasinya. Penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita koreksi, untuk kepentingan masa kini dan masa depan,” ujar Menteri Johnny.

Di samping itu, Menteri Johnny menjelaskan payung hukum terkait perlindungan data pribadi pun harus segera diselesaikan. “Baik data pribadi maupun gabungan bank data nasional, dengan best practice yang ada atau yang berlaku di negara-negara lain. Di bidang informatika, di bidang digital, borderless itu sudah tidak terhindarkan lagi. Karenanya kita harus menghubungkan diri, menghubungkan bangsa dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kominfo periode 2014 – 2019 Rudiantara berpesan agar Kominfo ke depannya terus melakukan pembangunan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi. “Saya titip membangun infrastruktur TIK. Palapa Ring selesai tapi belum jadi solusi, harus dibangun aksesnya. Satelit satu akan selesai di tahun 2022, tapi harus ada satelit kedua, ketiga. Kita harus terus membangun infrastruktur-infrastruktur TIK berikutnya,” kata Rudiantara.

Rudiantara juga berpesan bahwa peran pemerintah saat ini sudah berubah bukan hanya sebagai regulator, tapi fasilitator bahkan akselerator. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa ada fungsi humas pemerintah yang melekat pada Kominfo. “Di sisi lain ada fungsi GPR (Government Public Relations). Bagaimana berkomunikasi kepada publik atas nama pemerintah. Kita punya Jubir Presiden, tapi kita ngga punya Jubir Pemerintah,” katanya.

Dalam prosesi Sertijab ini, Rudiantara menyerahkan buku DAMO (discovery, adventure, momentum, output) Memori Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Johnny. “Biasanya kalau serah terima jabatan itu ada tanda tangan, saya rasa ngga usah lah. Kominfo itu harusnya jadi kementerian yang milenial, jangan kolonial. Saya ngga menjamin, tapi insyaAllah kalau baca buku ini 2-3 jam itu serasa sudah jadi Menteri. Isinya angka-angka, capaian, karena Bapak Presiden selalu menegaskan apa objektifnya, apa outputnya. Kita harus terapkan itu, kalau mau berpikir bukan hanya out of the box tapi no box,” jelas Rudiantara.

Usai prosesi Sertijab, Menteri Johnny menggelar rapat perdana dengan jajaran Eselon I Kementerian Kominfo. Rapat tersebut merupakan momen kali pertama Menteri Johnny berkenalan sekaligus berkoordinasi dengan para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo.

sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring

Presiden Joko Widodo Meresmikan Pengoperasian Palapa Ring Ditandai dengan Konferensi Video dari Istana Negara Jakarta dengan Pemerintah Daerah di Merauke, Sorong, Rote, Sabang, dan Penajam Paser Utara

Siaran Pers No.195/HM/KOMINFO/10/2019
Senin, 14 Oktober 2019
Tentang
Presiden Joko Widodo Meresmikan Pengoperasian Palapa Ring Ditandai dengan Konferensi Video dari Istana Negara Jakarta dengan Pemerintah Daerah di Merauke, Sorong, Rote, Sabang, dan Penajam Paser Utara

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, pada hari ini meresmikan beroperasinya Palapa Ring  Timur yang telah selesai dibangun bulan Agustus 2019 lalu. Paket Palapa Ring Timur melengkapi jaringan tulang punggung internet nasional Palapa Ring yang telah lebih dulu beroperasi dan dinikmati masyarakat sejak tahun 2018, yaitu paket Palapa Ring Barat dan Tengah.

Menandai utilisasi Palapa Ring, Presiden yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Kabinet melakukan konferensi video dari Istana Negara dengan para pejabat pemerintah daerah di Sorong (Papua Barat), Merauke (Papua), Rote (Nusa Tenggara Timur), Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur). Turut hadir bersama Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Menteri-menteri Kementerian/Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Penyedia Jasa Telekomunikasi, Asosiasi, Start up, Unicorns, serta tokoh-tokoh telekomunikasi di Indonesia dan startup dan entrepreneur muda dari Papua Muda Inspiratif  yang bergerak dalam berbagai bidang seperti edukasi (pemberantasan buta huruf, pelatihan bahasa, antihoax, dan diplomasi), bidang energi, penerbangan, kuliner, dan seni.

Presiden Joko Widodo menyampaikan arti penting konektivitas digital ini yang dapat membantu pemerintah untuk menjajaki kebijakan dan mengukur resikonya. Konektivitas ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa, penguatan persatuan, perbaikan pendidikan, dan peningkatan perdagangan antara lain untum menghubungkan produk-produk umkm ke pasar nasional dan global.

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan backbone internet cepat nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan backbone serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU. Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta. Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT LEN Telekomunikasi Indonesia, PT Palapa Timur Telematika, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo telah menuntaskan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Agustus 2019.

Palapa Ring merupakan tulang punggung (backbone), sehingga untuk dapat dinikmati masyarakat, diperlukan jaringan akses. Peran aktif dari penyedia jasa telekomunikasi sangat diperlukan untuk memanfaatkan backbone tersebut dan membangun akses dari Palapa Ring.

Nama Palapa dalam Palapa Ring diambil dari Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Patih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara. Dengan tekad yang sama, pembangunan konektivitas digital dituntaskan dari Sabang sampai Merauke, dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote. 

Menteri Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa Palapa Ring sudah direncanakan sejak 2015, namun belum dapat diselesaikan saat itu. Baru di tahun 2016 akhirnya proyek ini dimulai berkat inisiasi KPBU dari Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Pemerintah membuat terobosan melalui penetapan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Perpres 38/2015) yang memberikan alternatif pembiayaan proyek pembangunan melalui skema KPBU yang memungkinkan dimulainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring pada tahun 2016.

Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peran aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan komitmen pemangku kepentingan pada proyek-proyek strategis nasional, termasuk Palapa Ring, sangat membantu penyelesaian Palapa Ring sehingga proyek ini menjadi proyek perencanaan KPBU tercepat pada tahun 2016.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi sebagai lima besar ekonomi dunia serta merujuk kepada indeks global Indonesia, konektivitas telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mencapai visi tersebut. Posisi Global Competitiveness Index yang diumumkan World Economic Forum (WEF) tahun 2019, menempatkan Indonesia di peringkat 50. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara seperti Singapura (1), Malaysia (27), Thailand (40), Indonesia masih tertinggal, walaupun posisi Indonesia lebih baik daripada Brunei Darussalam (56), Filipina (64), Vietnam (67), dan Kamboja (106). Bila dicermati lebih jauh., dalam hal adopsi teknologi, wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau merupakan tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan konektivitas tersebut.  Merujuk kepada data-data itu, masih terus diperlukan kerja keras dan upaya pemerintah serta seluruh entitas bisnis dan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan tersebut, antara lain melalui proyek-proyek strategis nasional dalam rangka konektivitas Indonesia.

Palapa Ring secara bertahap akan memeratakan kecepatan internet di seluruh Indonesia dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah di Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa.

Kajian dari IIGF Institute (2019) mengindikasikan bahwa ketersediaan akses pitalebar (broadband) atas hadirnya Palapa Ring akan memberikan dampak terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain penngkatan PDRB di wilayah layanan antara 4,5% sampai dengan 6,4% dalam waktu 10 tahun.  Selain itu, dengan ketersediaan pitalebar sebanyak 2,5 juta pengguna pada tahun 2028, Palapa Ring diperkirakan akan menciptakan 200 ribu pekerjaan dalam waktu 10 tahun, Palapa Ring juga mempengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri. 

Konektivitas telekomunikasi nasional merupakan prasyarat untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, internet cepat akan mengakselerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial. Palapa Ring digelar untuk memastikan ketersediaan internet cepat untuk peningkatan kompetensi SDM dan menghubungkan masyarakat Indonesia secara adil dan merata (Indonesia-sentris) kepada kesempatan-kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Tentang BAKTI Kominfo

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan informatika (BAKTI) merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. BAKTI berupaya merealisasi Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh program BAKTI dimaksudkan untuk menjangkau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring

Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat

Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2019

Rabu, 4 September 2019

Tentang

Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat

1. Setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan dan mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua, mulai Rabu (4/9) Pukul 23.00 WIT, Pemerintah secara bertahap mulai membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat.

2. Pembukaan blokir atas layanan data internet dilakukan di 19 Kabupaten di Provinsi Papua, yakni: Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Untuk 10 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan. 

3. Pembukaan blokir atas layanan data internet juga dilakukan di 10 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yakni: Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak. Untuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan.

4. Pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum/keamanan setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal serta mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun.

5. Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung. (https://sumber : kominfo.go.id)

Sharing is caring