Waspada Kejahatan Siber, Kominfo Imbau Jangan Bagikan Kode Rahasia/OTP Fraud

Siaran Pers No. 118/HM/KOMINFO/09/2020
Kamis, 24 September 2020
tentang
Waspada Penipuan, Kominfo Imbau Tak Bagikan Kode Rahasia/OTP 

Pandemi Covid-19 mendorong peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat. Bahkan, masyarakat yang sebelumnya tidak menggunakan telepon seluler, laptop, notebook hingga kartu kredit, debit serta aplikasi digital PeduliLindungi, Gojek, Tokopedia, Traveloka dan aplikasi lain, kini semua menjadikannya sebagai kebutuhan penting sehari-hari.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli mengatakan, semua kebutuhan ekosistem teknologi tersebut penting tidak hanya untuk berkomunikasi, mendapatkan hiburan atau bersosialisasi lewat media sosial. Namun, Dirjen Ramli mengingatkan agar pengguna teknologi waspada atas potensi penipuan data pribadi.

“Ada fungsi yang jauh lebih dari itu yaitu melakukan transaksi-transaksi dan juga menjadi alat untuk jati diri kita. Oleh karena  itu, di sana begitu banyak juga terhimpun data-data pribadi,” tutur Dirjen PPI Kominfo dalam Webinar Waspada Kejahatan Pembajakan Kode Rahasia/OTP Fraud, Jangan Bagikan Kode OTP, dari Jakarta, Kamis (24/09/2020).

Dirjen Ramli menyontohkan fitur baru aplikasi PeduliLindungi yang bisa operasikan e-paspor. Lewat fitur itu, pengguna PeduliLindungi yang sudah melakukan PCR Test bisa memasukkan data pribadi di aplikasi tersebut. Bahkan dapat memesan tiket pesawat atau tiket kereta api secara online.

“Secara otomatis nomor handphone kita sudah akan mendeteksi bahwa orang ini memang sudah PCR, tentunya tidak reaktif (Covid-19) atau imunnya sudah ada. Jadi memudahkan semua orang untuk melakukan (perjalanan) itu,” ujarnya. 

Demikian halnya ketika menggunakan aplikasi lain seperti mobile banking, Gojek, Grab, atau Tokopedia, setiap pengguna tentu tidak asing dengan One Time Password (OTP). Menurut Dirjen PPI Kementerian Kominfo, OTP sangat penting diperhatikan karena saat ini menjadi bagian untuk verifikasi.

“Itu pengamanan berlapis, jadi kalau OTP itu ibaratnya membuka kunci, kunci akhirnya itu ada di OTP. Jadi ketika transaksi dari awal terus kita memasukkan berapa yang ditransfer, memasukkan nomor rekening yang akan kita transfer dan lain-lain di ujungnya tidak akan bisa terbuka kunci itu, tidak akan bisa berlangsung transaksi itu dan tereksekusi kalau OTP-nya tidak kita masukan,” jelasnya

Sebagai gambaran, Dirjen Ramli menjelaskan pada saat seseorang mentransfer uang maka untuk pilihan keamanannya setiap bank menyediakan dengan berbagai cara. “Ada yang cukup hanya meminta PIN mobile banking, tetapi ada juga Bank yang menerapkan ketika kita sudah akan berada pada tahap akhir transaksi dia akan memberitahu bahwa kode OTP-nya sudah dikirim via SMS,” jelasnya. 

Contoh lain, ketika menginstal WhatsApp kemudian akan diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka kode OTP WhatsApp menjadi penting untuk tidak dishare ke siapapun. Menurut Dirjen Ramli, hal yang sama juga berlaku ke semua platform digital.

“Jadi dengan demikian kita hanya ingin menyampaikan bahwa kode OTP ini menjadi penting untuk kita lindungi bersama-sama,” tambah Dirjen PPI Kementerian Kominfo. 

Waspada Penipuan

Dirjen Ramli memaparkan beberapa modus penipuan yang kerap dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Salah satunya, modus penipuan dengan menggunakan nomor kartu kredit. Menurutnya, jika kartu kredit diketahui orang tak dikenal bisa jadi orang tersebut merupakan pelaku phishing.

“Karena si penipu itu tahu nomor handphone dari si pemilik kartu kredit itu, maka selain dia melakukan transaksi dan dimintakan OTP, dia segera menelepon orang yang mempunyai kartu kredit atau kartu debit itu dan alasannya pintar dan macam-macam,” ujarnya. 

Menurut Dirjen PPI Kementerian Kominfo, ketika ada yang menelpon dengan mengatakan; ‘mohon maaf kartu kredit yang anda punya sekarang sedang dikerjai atau di gunakan untuk penipuan oleh orang lain. Kalau ada kode tolong sampaikan ke saya dan kode itu untuk agar transaksinya tidak berlangsung’.

“Ini (modus) penipu. Kalau orang yang lugu kan disampaikan saja nanti dia masuk disampaikan dan pada saat itu juga transaksi berlangsung terus. Kalau transaksinya kartu kredit masih bisa tertahan karena begitu dia sadar bahwa itu penipuan tinggal lapor ke penyelenggara kartu kredit. Tapi ketika itu debit maka sudah terkuras tabungannya,” jelasnya

Oleh karena itu, Dirjen Ramli mengingatkan agar setiap orang hati-hati jangan pernah men-share OTP. “Walaupun ada orang yang pura-pura dari Bank, orang yang berpura-pura dari kartu kredit. Karena tidak pernah yang namanya Bank dan penyelenggara kartu kredit meminta data OTP,” jelasnya. 

Lindungi Data Pribadi

Cara melindungi data pribadi bisa dipelajari dan diketahui dari praktek yang dilakukan oleh berbagai Bank. Dirjen PPI Kementerian Kominfo menyontohkan BCA misalnya yang selalu mengingatkan nasabah untuk tiga hal yakni OTP, PIN dan CVV.

“Tiga digit angka terakhir yang terdapat pada belakang kartu kredit atau kartu elektronik pembayaran lainnya itu sama sekali tidak pernah boleh kita share ke siapapun. Jadi yang dulu-dulu mungkin orang menganggap itu tidak apa-apa, tapi sekarang jadi sangat bahaya,” katanya

Selanjutnya, Dirjen Ramli menyebutkan lima modus dari Cyber Crime yang perlu menjadi perhatian masyarakat. Pertama, data privacy dan phishing, kedua OTP fraud dan illegal masking, ketiga SIM SWAP dan Data Forgery. Keempat, adalah Deface Web, Email dan Account Hijacking dan kelima SMS, Cracking, Skiming dan Conventional Modus.

“Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua tidak ada modus yang tunggal, kalau dia hanya tahu data privasi, tapi dia tidak tahu rekening banknya kan juga tidak bisa. Dia hanya tahu transaksinya tapi OTP-nya kita tidak share kan tidak akan bisa juga. Jadi tolong jangan pernah menshare data-data yang membuat mereka untuk melakukan transaksi,” pungkasnya

Cara Hindari Penipuan 

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo menjelaskan, OTP pada prinsipnya merupakan sesuatu yang ditambahkan oleh pemilik layanan transaksi, baik melibatkan uang ataupun tidak.

“OTP ini merupakan satu tahapan yang sebetulnya saat ini dianggap paling aman. Jadi, OTP biasanya disebut sebagai bagian dari two-step authentication,” jelasnya

Apabila seseorang yang ingin bertransaksi dan memperkenalkan dirinya, maka OTP yang menambahkan satu langkah pelapis tambahan untuk keamanan transaksi. Sedangkan penyebab OTP Fraud adalah malware atau dapat melalui aplikasi, social engineering (via telepon, SMS dll) seperti melalui call center palsu. Kasus seperti ini menurut Komisioner BRTI sudah banyak memakan korban.

“Ada banyak sekali berita yang orang dirugikan karena OTP Froud, yang jadi persoalan itu ada dua. Pertama itu memang handphone kita memiliki kemampuan kira-kira setara dengan komputer beberapa tahun yang lalu. Kedua, handphone kita install beberapa macam aplikasi,” ujar Agung Harsoyo.

Menurut Komisioner BRTI, ada banyak aspek yang menjadi tempat masuknya malware. Salah satunya ketika orang sedang melakukan instalasi kemudian ada pertanyaan supaya aplikasi tersebut dapat mengakses SMS dan mengikuti panduan yang diarahkan.

Hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut antara lain Wakil Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys, Ketua Grup Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Elsya M.S. Chani, Kasubdit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional III BSSN Sigit Kurniawan dan Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Sumber

Sharing is caring

Kominfo Dukung Pengembangan Kapasitas Remaja Perempuan Indonesia Bidang STEM

Siaran Pers No. 111/HM/KOMINFO/09/2020

Selasa, 15 September 2020

Tentang

Kominfo Dukung Pengembangan Kapasitas Remaja Perempuan Indonesia Bidang STEM 

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung upaya pengembangan kapasitas remaja perempuan dalam bidang sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM). Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kominfo mengapreasiasi Program Girls4Tech yang diinisiasi  Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Foundation dan Mastercard untuk menginspirasi remaja perempuan Indonesia usia 10 – 15 tahun untuk mengejar karier di bidang STEM.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan, semua pihak harus bergandeng tangan untuk mewujudkan transformasi digital nasional. Termasuk untuk meningkatkan keterlibatan siswa perempuan serta mengurangi kesenjangan gender di bidang STEM. 

“Kita harus bergandeng tangan semua, dari pemerintah, swasta, akademisi dan berbagai bidang untuk mewujudkan arahan Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 14 Agustus yang lalu dalam pidato kenegaraan. Beliau menekankan Indonesia betul-betul harus meningkat dalam transformasi digital nasional,” ujarnya dalam Dialog Empowering Girls Reshaping the Future dan Peluncuran Program Girls4Tech secara daring dari Jakarta, Selasa (15/09/2020).

Menurut Sekjen Niken, sebagai program prioritas pemerintah ada lima hal yang dilakukan untuk mewujudkan transformasi digital. “Ada lima arahan dari bapak presiden yang pertama agar dilakukan percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital,  agar dipersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; ketiga agar integrasi dan pembangunan pusat data nasional ini dipercepat, keempat agar disiapkan regulasi skema skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital secepat-cepatnya dan kelima agar disiapkan kebutuhan SDM talenta digital,” paparnya.

Dalam arahan kelima, itu menurut Sekjen Kementerian Kominfo termanifestasi dalam kebijakan prioritas kementerian di bidang infrastruktur, adopsi teknologi dan percepatan pembentukan regulasi. “Kami berkomitmen untuk merealisasikan arahan dari bapak presiden dengan mengembangkan ekosistem digital indonesia secara komprehensif,” tandasnya. 

Khusus untuk generasi penerus, Sekjen Niken mengharapkan agar Program Girls4Tech bisa dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk mengikis kesenjangan gender. “Sehingga kita memiliki inisiatif inisiatif serupa di seluruh penjuru Nusantara. Agar tidak ada lagi kesenjangan gender khususnya dalam bidang STEM. Melalui program ini saya berharap peranan perempuan Indonesia dalam bidang STEM semakin luas,” harapnya.

Sekjen Kementerian Kominfo menyebutkan saat ini Indonesia memiliki kebutuhan 600 ribu orang talenta digital setiap tahunnya. Namun, kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh dunia perguruan tinggi. “Karena itu juga perlu akselerasi akselerasi di dalam mendidik generasi muda di bidang digital ini. Kementerian Kominfo menginisiiasi Digital Talent Scholarship, beasiswa pelatihan digital bekerja sama dengan perusahan teknologi global. Ada juga sertifikasi gobal. Tujuannya sesuai dengan arahan Presiden di era digitalisasi ini tidak boleh menjadi pangsa pasar SDM dari negara-negara asing bagi tenaga kerja khususnya di bidang digital,” ungkapnya.

Dalam acara itu hadir pula secara daring Kepala Pusat Data dan Informasi Kemdikbud Muhammad Hasan Chabibie; Presiden Divisi Pasar Asia Tenggara Mastercard, Safdar Khan; CEO/Founder YCAB Foundation, Veronica Colondam serta Pimpinan Dampak Sosial dan Filiantropsi Mastercard Indonesia, Charlie Hartono. 

Sumber

Sharing is caring

Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi Berbasis CEIR

Siaran Pers No. 112/HM/KOMINFO/09/2020

Selasa, 15 September 2020

Tentang

[Siaran Pers Bersama] Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi Berbasis CEIR

Pemerintah memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020  tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI, mulai Selasa, 15 September 2020 Pukul 22.00 WIB. 

Dalam rangka perlindungan konsumen, pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator. Penyempurnaan sistem dilakukan terus menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI.

Pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 WIB sistem CEIR dan EIR telah selesai dilakukan proses stabilisasi sistem dan Pelaksanaan Pengendalian IMEI Nasional akan beroperasi sepenuhnya pada 15 September 2020 pukul 22.00. Seluruh perangkat HKT yang IMEI nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler.

Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di http://imei.kemenperin.go.id. Selanjutnya melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card. Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar.

Untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan.

Pedagang offline maupun online bertanggungjawab terhadap HKT yang diperdagangkan.

Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari Free Trade Zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui https://www.beacukai.go.id/register-imei.html atau melalui Aplikasi Mobile Beacukai yang dapat diunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

Penyampaian keluhan layanan telekomunikasi dapat menghubungi customer service (layanan call center/email/digital) operator telekomunikasi atau mengunjungi gerai layanan operator telekomunikasi. Untuk hal yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi serta hal lain diluar kewenangan operator telekomunikasi terkait dengan pengendalian IMEI dapat menghubungi Call Center Kominfo 159. 

[Siaran Pers Bersama] Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Biro Humas Kementerian Perindustrian RI, Biro Humas Kementerian Perdagangan RI, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI dan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia

Sumber

Sharing is caring

Siaran Pers No. 102/HM/KOMINFO/08/2020 tentang Penandatanganan NKA, Menkominfo Tegaskan Komitmen Jaga Ruang Digital

Siaran Pers No. 102/HM/KOMINFO/08/2020

Sabtu, 29 Agustus 2020

Tentang

Penandatanganan NKA, Menkominfo Tegaskan Komitmen Jaga Ruang Digital

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani Nota Kesepakatan Aksi (NKA) tentang Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.  Menteri Kominfo Johnny G. Plate menegaskan kesepakatan itu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam ruang digital yang sehat dan bersih.

“Saya tentu menyambut dengan hati yang sangat gembira bahwa kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 didukung dengan ekosistemnya mempunyai komitmen, bahkan dituangkan secara tertulis melalui nota kesepakatan aksi untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 berlangsung secara sukses, termasuk kesuksesan untuk menjaga ruang digital yang sehat,” tuturnya di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jum’at (28/08/2020).

Menurut Menteri Johnny transformasi digital yang terakseleratif sebagai dampak pandemi Covid-19, juga memberikan dampak dalam aspek politik. “Secara khusus Pilkada 2020, dimana informatika dan telekomunikasi memainkan peran yang vital dan signifikan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi dan sirkulasi demokrasi dalam kaitan penentuan pemimpin di daerah, gubernur, bupati dan walikota di 270 provinsi, kabupaten dan kota pada 9 Desember 2020,” ujarnya.

Aksi Bersama Jaga Kualitas Demokrasi

Menteri Kominfo menegaskan kecerdasan dan kemampuan sebagai bangsa menentukan kualitas demokrasi. Menurutnya, hal itu akan lebih tampak jika memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara cerdas, termasuk aspek hilir telekomunikasi dan Informatika yaitu ruang digital atau konten internet.

“Kalau kita melihat urutannya maka first line of prevention atau garis pertama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan bersih justru berada pada penyelenggara pemilu dan penegakan hukum, Kami tentu berharap kolaborasi dan kerja sama ini untuk memastikan first line of prevention atau menjaga di tingkat pertama itu harus sukses, sehingga the last line of prevention yang menjadi tugas akhir menjaga ruang digital di Kominfo menjadi lebih ringan,” ujarnya

Menteri Johnny mengambil analogi irigasi untuk menggambarkan peran antarpihak dalam menjaga ruang digital agar sehat dan bersih.

“Proses pemilu dan sirkulasi demokrasi seperti sistem irigasi. First line of prevention dalam hal ini penyelenggara pemilu dan penegakan hukum adalah bendungan. Pada saat kita menjaga bendungan dengan baik, maka sawah akan teraliri dengan baik menghasilkan tumbuhan dan bisa panen dengan baik dan sukses. Namun, apabila tanggul bendungan jebol maka air bah akan mengaliri dan memporakporandakan wilayah persawahan, dan kita tentu akan mengalami kesulitan yang berujung pada kegagalan panen,” jelasnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo berharap penyelenggara pemilu, penegakan hukum dan partisipan utama dari Pilkada dapat menjaga agar “bendungan” tersebut tidak jebol. Menurutnya, Kementerian Kominfo berada di “sawah” agar dapat membagi air rata mengaliri pesawahan. 

“Jika ruang digital diisi dengan air bah hoaks, disinformasi maupun hate speech, tentu ruang digital menjadi kotor. Sebaliknya, apabila air bah bendungan atau disinformasi ini mengaliri sawah dan di sawah hanya dilengkapi dengan gayungan-gayungan saja, maka tentu sulit membersihkan sawah yang sudah diisi dengan air bah akibat jebolnya bendungan,” tegasnya. 

Menteri Johnny menegaskan, lewat kerja sama antarpihak untuk menjaga TIK dengan baik akan menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pilkada.

“Saya kira analogi saya ini bisa dipahami, maksudnya sangat jelas bahwa di tingkat first line of prevention menjadi tugas kita bersama-sama untuk menjaga agar teknologi informasi dan komunikasi serta ruang digital kita digunakan dengan baik, digunakan dengan benar dan bermanfaat bagi peningkatan dan kualitas demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang sukses seperti yang kita harapkan bersama,” ungkapnya. 

Kolaborasi

Menteri Kominfo menegaskan pihaknya akan menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki untuk secara disiplin dan penuh kewaspadaan mengambil bagian dan mengimplementasikan NKA bersama Bawaslu dan KPU.

“Agar bersama-sama sukses dalam sirkulasi demokrasi dalam rangka  memilih eksekutif daerah melalui Pilkada tahun 2020 yang menjadi titik awal pembangunan daerah,” tandasnya.

Mengutip arahan Presiden Joko Widodo mengenai momentum akselerasi transformasi digital, Menteri Johnny mengajak semua pihak melakukan lompatan dalam mewujudkan demokrasi berkualitas di tengah pandemi Covid 19. 

“Di sektor demokrasi dan politik, Pilkada adalah salah satu momentum yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan secara optimal dan maksimal serta secara cerdas ruang digital untuk melakukan lompatan kualitas demokrasi di Indonesia,” ajaknya.

Menurut Menteri Kominfo, momentum itu akan terwujud dan berhasil apabila kolaborasi ekosistem di sektor politik  bisa dilakukan bersama-sama, “Hari ini kita menandatangani Nota Kesepakatan Aksi di antara penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu dan pemerintah melalui Kementerian Kominfo, tetapi kekuatan spiral negara menjadi faktor kunci dan penting, khususnya pelibatan masyarakat didalamnya,” tegasnya.

Menteri Johnny menilai kualitas demokrasi sangat ditentukan melalui pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam Pilkada menurutnya dibutuhkan kecerdasan untuk memanfaatkan ruang digital bagi peserta Pilkada dan konstituen pemilihnya.

Menurut Menteri Kominfo, ruang digital dalam Pilkada memainkan peran yang penting guna menyampaikan gagasan visi dan misi para peserta Pilkada. Oleh karena itu, aturan-aturan yang sudah disiapkan penyelenggra diharapkan dapat mendorong peserta Pilkada memanfaatkan ruang digital guna mentransmisikan program visi dan misi yang sehat kepada masyarakat. 

“Persaingan perlu, kontestasi gagasan perlu, tapi permusuhan verbal dan tertulis melalui ruang digital bukan ciri dan khas Indonesia, bukan ciri khas demokrasi Indonesia. Kali ini kita dihadapkan pada satu tantangan di mana kolaborasi kita akan memberikan sumbangsih pada peningkatan hasil pilkada dan kualitas demokrasi Indonesia,” tegasnya.

Kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, Menteri Johnny menyatakan Pilkada 2020 menjadi fase sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, “Kita saat ini di uji betul kemampuan kolaborasi kita untuk menyelenggarakan pemilu dengan memanfaatkan teknologi tinggi dan modern,” tuturnya.

Menurut Menteri Kominfo, Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 merupakan uji coba pertama dalam perjalanan demokrasi. Dengan kesiapan dan kesungguhan semua elemen yang terkait, Menteri Johnny meyakini Pilkada 2020 akan sukses, terutama dalam memanfaatkan TIK.

“Kesuksesan Pilkada 2020 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya ruang digital akan menentukan kualitas demokrasi kita pada sirkulasi demokrasi berikutnya, termasuk sirkulasi demokrasi penting kita pada saat Pilpres dan Pileg tahun 2024 nanti,” ujarnya.

Dukungan Hulu sampai Hilir

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo menegaskan kesungguhan bersama dengan penyelenggara dan ekosistem untuk memastikan kesuksesan Pilkada 2020. Menurutnya, Kementerian Kominfo menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan Informatika yang sudah digelar dan sedang gelar saat ini agar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penyelenggara dan peserta Pemilu.

“Dalam hal ini tentu berharap bahwa titik-titik sentral komunikasi, transmisi informasi, pemanfaatan teknologi informasi agar juga memperhatikan betul di mana tersedianya sinyal 4G secara khusus, seperti misalnya penempatan TPS lokasi rekapitulasi dan seterusnya,” ungkapnya.

Secara teknis, teknologi yang sudah dimiliki oleh Indonesia termasuk sertifikat elektronik dan quality of service dari sinyal bandwidth yang tersedia sudah memungkinkan untuk melakukan proses pemilihan Kepala Daerah secara digital, “Tetapi pasti di tengah berbagai pertimbangannya, tahapannya, yang dipilih adalah tahapan yang paling mudah untuk kita pertanggungjawabkan dan saya yakin itu menjadi pilihan KPU dan Bawaslu saat ini,” ujarnya

Menurut Menteri Johnny, KPU dan Bawaslu dapat memanfaatkan secara optimal, di sisi lain dengan menjaga legitimasi proses tersebut tetap tinggi dan dihargai oleh masyarakat, khususnya konstituen dan pemilih Indonesia. 

“Sekali lagi Kominfo mendukungnya dari hilir sampai hulu, dari hulu sampai hilir untuk quality of service, infrastruktur digital serta berkolaborasi untuk memastikan ruang digital kita, Pemilu Pilkada kita bisa kita tangani dengan berperang melawan konten-konten yang tidak selayaknya hoaks, disinformasi, hate speech dan lain sebagainya,” tegasnya.

Menteri Kominfo bersama Ketua Bawaslu RI Abhan dan Ketua KPU RI Arief Budiman melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi tentang Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam acara itu  juga berlangsung Deklarasi Internet Indonesia Lawan Hoaks Dalam Pilkada 2020 yang didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan sejumlah platform media sosial seperti BIGO Live Indonesia, Google Indonesia, Facebook Indonesia, LINE Indonesia, Telegram Indonesia, Tiktok Indonesia, dan Twitter Indonesia.  

Sumber

Sharing is caring

Gandeng WhatsApp, Facebook dan Telkom, Kominfo Kembangkan Chatbot Akses Informasi Covid-19

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan layanan chatbot yang digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai Pandemi Virus Corona atau Covid-19. Pengembangan itu dilakukan dengan dukungan WhatsApp, Facebook dan Telkom.

Menteri Kominfo mengatakan, masyarakat dapat berinteraksi dengan akun resmi pemerintah tersebut untuk memperoleh informasi secara interaktif melalui chatbot, yang kontennya disediakan oleh BNPB dan Kementerian Kesehatan.

“Sosialisasi akun chat resmi ini akan dilakukan melalui lembaga penyiaran, SMS blast, banner di media online dan flyers,” tutur Menteri Johnny

Menteri Kominfo menyebutkan pengembangan akun itu merupakan komitmen WhatsApp dan Facebook yang memberikan kebijakan khusus bagi Indonesia untuk dapat menyalurkan pesan WhatsApp blast mengenai Pandemi Covid-19.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai corona atau covid-19 mlalui whatsapp apat menambah kan secara manual nomor +6281133399000 atau klik disini

Sharing is caring