Lomba Drum Band Tingkat Kota Salatiga Tahun 2019

Salatiga – Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga menyelenggarakan Lomba Drum Band tingkat kota pada hari Sabtu-Minggu tanggal 12-13 Oktober 2019. Peserta lomba terdiri dari siswa/i SD-SMP sederajat dengan jumlah peserta SD sebanyak 27 tim dan SMP sebanyak 11 tim. Lomba bertempat di SMA Negeri 3 Salatiga yang beralamat di Jl. Kartini No. 34 Salatiga. Perlombaan Drum Band ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga.
Seluruh peserta tampil memukau untuk memperebutkan juara dengan beberapa kategori, diantaranya: gita pati, mayorete, musik analisis, colour guard, general effect dan display. Juri perlombaanpun tidak hanya diambil dari dalam Kota melainkan didatangkan juga dari luar kota demi mencapai hasil suportif dan terbaik. Tak mau kalah, masyarakat sekitarpun ikut berbondong bondong datang dan menonton perlombaan drum band, menambah semarak kemeriahan kegiatan ini. (ndy – ajn)

Sharing is caring

Presiden: Pancasila Telah Menjadi Benteng dalam Hadapi Serbuan Ideologi

Presiden Joko Widodo memberi hormat saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2019 mengangkat tema Pancasila sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd.

Jakarta, Kominfo – Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa takdir bangsa kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yang kita saksikan adalah keberagaman etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan serta golongan yang bersatu padu membentuk Indonesia. 

“Dan yang menjadi pemandu bagi persatuan itu adalah Pancasila, ideologi bangsa kita,” tulis Presiden dalam fanpage facebook-nya, yang baru diunggahnya beberapa saat lalu. 

Menurut Presiden, sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi benteng dalam menghadapi serbuan ideologi-ideologi lain. Ia mengungkapkan, berbagai ujian datang untuk menggoyahkan persatuan, tapi semuanya terpental oleh keteguhan kita pada komitmen bersama untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. 

“Begitu juga proses demokrasi yang telah berhasil kita kelola dengan baik berkat nilai-nilai Pancasila yang menjadi pemandunya,” pungkas Presiden. Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila Presiden Jokowi sendiri memimpin langsung  Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2019) pagi. 

Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla, Presiden Jokowi selaku inspektur upcara langsung menempati podium upacara saat tiba di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Selanjutnya, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penghormatan kebesaran diikuti dengan laporan Komandan upacara kepada inspektur upacara. 

Sedangkan untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa khususnya pahlawan- pahlawan revolusi, Presiden Jokowi juga memimpin langsung mengheningkan cipta dalam upacara tersebut. 

Dalam upacara tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang membacakan Teks Pancasila. Sementara pembacaan Pembukaan UUD 1945 dilakukan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, pembacaan penandatanganan ikrar dilakukan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan pembacaan doa oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. 

Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden beserta Ibu dan Wapres beserta ibu kemudian menuju sumur lubang buaya, dan menyapa keluarga para pahlawan revolusi. 

Hadir dalam upacara tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para duta besar negara sahabat, perwakilan angkatan bersenjata negara sahabat serta tamu undangan lainnya. (sumber : https://kominfo.go.id)

Sharing is caring

Workshop Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Perkembangan teknologi informasi tentunya harus dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi daerah kita menjadi lebih maju dan perkembangan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi guna menggali potensi daerah, pemerintah daerah khususnya kota Salatiga tidak akan dapat bekerja sendiri. Peran serta masyarakat dalam mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi daerah sangat dibutuhkan.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan wadah dalam mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan informasi.  Kelompok Informasi Masyarakat bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, guyub rukun, penuh keikhlasan, independent, dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat bertujuan sebagai pedoman aparat Pemerintah Daerah dan dapat digunakan aparat Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan peran dan kemampuan Kelompok Informasi Masyarakat, dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing‐masing. Pemerintah daerah sendiri mempunyai peran penting dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat guna terbentuknya sinergitas antar lembaga untuk mencapai tujuannya. Adapun peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat antara lain :

a. perumusan kebijakan;

b. bimbingan teknis;

c. fasilitasi pengembangan model;

d. fasilitasi penyelenggaraan jaringan komunikasi;

e. fasilitasi sarana dan prasarana;

f. workshop, sarasehan, forum;

g. penyediaan bahan‐bahan informasi;

h. simulasi aktivitas;

j. fasilitasi studi banding.

Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat meliputi:

  1. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
  2. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
  3. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
  4. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat secara nasional;
  5. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
  6. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
  7. kemitraan. yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Untuk itulah maka Pemerintah Kota Salatiga memfasilitasi pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat ini dengan kegiatan-kegiatan peeningkatan kapasitas kelembagaan seperti Workshop yang diadakan pada kesempatan hari ini. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara umum tentang Kelompok Informasi Masyarakat, pengelolaan informasi, dan penyusunan program kerja dimasing-masing KIM yang telah terbentuk. (prm-ikp)

Sharing is caring

Alur Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah

PANDUAN

ALUR PELAYANAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

I. PENGERTIAN

Proses urutan pelayanan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi melalui swakelola maupun dengan pihak ketiga sesuai Standar Operasional Prosedur.

II. RUANG LINGKUP

Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

III. TATA LAKSANA

A. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dengan Swakelola

  • Perangkat Daerah pemohon mengajukan surat permohonan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon membawa kelengkapan data pendukung perencanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menelaah surat permohonan dan memverifikasi data pendukung. Apabila data pendukung tidak memenuhi syarat maka :
    • Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan kepada Perangkat Daerah pemohon untuk melengkapi data pendukung.
    • Dinas Komunikasi dan Informatika berhak menolak pengajuan pengembangan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon melakukan presentasi pengajuan yang bertujuan memberikan gambaran umum kelebihan pengembangan Sistem Informasi dan analisa dampak apabila kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Perangkat Daerah pemohon melaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui ruang lingkup Sistem Informasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan sebelum pengajuan anggaran Sistem Informasi yang dimaksud.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah pemohon. Apabila disetujui maka dilanjutkan pada tahapan berikutnya dan apabila tidak disetujui maka proses pengembangan Sistem Informasi tidak dapat dilanjutkan dengan memberikan tanggapan berupa argumentasi atau rekomendasi.
  • Tahapan berikutnya yaitu pembentukan Tim Pengembang dan Penguji yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari Perangkat Daerah pemohon.
  • Tim Pengembang dan Penguji menganalisa dan mendisain Sistem Informasi yang akan dikembangkan lebih mendalam dengan mempertimbangkan kelayakan proses bisnis, kelayakan hukum, dan kelayakan teknis lainnya.
  • Tim Pengembang melakukan proses pembuatan Sistem Informasi berdasarkan hasil analisa dan disain Sistem Informasi yang telah disepakati bersama.
  • Tim Pengembang mengimplementasikan Sistem Informasi yang telah dibuat meliputi instalasi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas pendukung lainnya.
  • Tim Penguji melakukan pengetesan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi input, proses dan output. Apabila masih ditemukan permasalahan terhadap Sistem Informasi yang dikembangkan maka diusulkan perbaikan kepada Tim Pengembang dan apabila tidak ditemukan maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
  • Tim Pengembang didampingi Tim Penguji melakukan sosialisasi kepada pengguna Sistem Informasi yang telah dikembangkan.
  • Tim Penguji melakuan pemantauan dan evaluasi terhadap pengoperasian, antisipasi gangguan teknis (bug), melakukan penyempurnaan Sistem Informasi, dan antisipasi faktor-faktor eksternal.
  • Tim Pengembang menyusun dokumentasi Sistem Informasi dan panduan penggunaan yang telah dikembangkan.
  • Tim Penguji menyusun laporan hasil pekerjaan dan dokumentasi terkait pengembangan Sistem Informasi.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah pemohon melakukan serah terima pekerjaan.

B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dengan Pihak Ketiga

  • Perangkat Daerah pemohon mengajukan surat permohonan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon membawa kelengkapan data pendukung perencanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menelaah surat permohonan dan memverifikasi data pendukung. Apabila data pendukung tidak memenuhi syarat maka :
  • Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan kepada Perangkat Daerah pemohon untuk melengkapi data pendukung.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika berhak menolak pengajuan pengembangan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon melakukan presentasi pengajuan yang bertujuan memberikan gambaran umum kelebihan pengembangan Sistem Informasi dan analisa dampak apabila kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Perangkat Daerah pemohon melaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui ruang lingkup Sistem Informasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan sebelum pengajuan anggaran Sistem Informasi yang dimaksud.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah pemohon. Apabila disetujui maka dilanjutkan pada tahapan berikutnya dan apabila tidak disetujui maka proses pengembangan Sistem Informasi tidak dapat dilanjutkan dengan memberikan tanggapan berupa argumentasi atau rekomendasi.
  • Tahapan berikutnya yaitu pembentukan Tim Pendamping dan Penguji yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari Perangkat Daerah pemohon dan penunjukan Pihak Ketiga.
  • Tim Pendamping dan Penguji menganalisa dan mendisain Sistem Informasi yang akan dikembangkan lebih mendalam dengan mempertimbangkan kelayakan proses bisnis, kelayakan hukum, dan kelayakan teknis lainnya.
  • Tim Pendamping dan Penguji memetakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dan penyusunan perjanjian kerjasama dengan memperhatikan etika dan peraturan yang berlaku.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Perangkat Daerah pemohon dan Pihak Ketiga melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
  • Pihak Ketiga melakukan proses pembuatan Sistem Informasi berdasarkan hasil analisa dan disain Sistem Informasi yang telah disepakati bersama.
  • Pihak Ketiga didampingi Tim Pendamping dan Penguji mengimplementasikan Sistem Informasi yang telah dibuat meliputi instalasi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas pendukung lainnya.
  • Tim Penguji melakukan pengetesan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi input, proses dan output. Apabila masih ditemukan permasalahan terhadap Sistem Informasi yang dikembangkan maka diusulkan perbaikan kepada Pihak Ketiga dan apabila tidak ditemukan maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
  • Pihak Ketiga didampingi Tim Pendamping dan Penguji melakukan sosialisasi kepada pengguna Sistem Informasi yang telah dikembangkan.
  • Tim Penguji melakuan pemantauan dan evaluasi terhadap pengoperasian, antisipasi gangguan teknis (bug), melakukan penyempurnaan Sistem Informasi, dan antisipasi faktor-faktor eksternal.
  • Pihak Ketiga menyusun dokumentasi Sistem Informasi dan panduan penggunaan yang telah dikembangkan.
  • Tim Pendamping,Penguji dan Pihak Ketiga menyusun laporan hasil pekerjaan dan dokumentasi terkait pengembangan Sistem Informasi.Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah pemohon melakukan serah terima pekerjaan. (DNG-Aptika)

Sharing is caring

Pemerintah Bakal Implementasikan Teknologi Blockchain pada Aplikasi e-Government

Jakarta, Kominfo – Teknologi Blockchain yang diluncurkan Online Pajak pada April 2018 yang lalu, dinilai memiliki banyak manfaat. Termasuk jika diterapkan dalam pemerintahan maupun swasta. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudianatara mengatakan, teknologi berbasis penyimpanan data multiselver yang dihubungkan secara aman oleh kriptograf ini, rencananya akan disiapkan pada aplikasi e-government.

“Pemerintah sedang menyiapkan e-gov, kita berpikir bagaimana menyiapkan Blockchain di aplikasi e-gov,” kata Rudiantara Rudiantara dalam Seminar Business & Economics National Conference: Blockchain & Prospek Bisnis Masa Depan di Unika Atmajaya, Jakarta, Selasa (27/08/2019).

Menteri Kominfo menjelaskan bahwa salah satu yang sedang dikaji pemerintah yakni Blockchain untuk e-budgeting.  “Kenapa e-budgeting? karena tidak membutuhkan sistem diluar pemerintahan, e-budgeting itu bagaimana menyiapkan anggaran dari level desa,” jelasnya. 

Rudiantara mengatakan, ada kurang lebih 75 ribu desa di Indonesia, kemudian kecamatan sekitar lima ribu, Kabupaten/Kota ada 514 dan juga 34 Provinsi. Dari jumlah tersebut, menurutnya perlu disiapkan anggaran dari level desa secara sistematis. “Jadi, kenapa harus Blockchain itu, karena kalau sekali diterapkan tidak bisa di retrack ulang (fitur tarik pesan dalam aplikasi),” imbuhnya. 

“Memang di satu pihak Blockchain memberikan suatu proses yang sangat transparan, tetapi konsekuensinya dari sisi teknis, karena dia ada dimana-mana dan sekali sebar dia sama, itu konsekuensinya secara keseluruhan membutuhkan stories yang besar,” tambahnya. 

Meskipun memiliki manfaat yang baik, lanjut Rudiantara, Blockchain sendiri tidak bisa dikembangkan jika tidak didukung oleh infrastruktur telekomunikasi.  “Itulah mengapa Kominfo fokus pada program Satelit Multifungsi dan Palapa Ring,” pungkasnya. (sumber : kominfo.go.id)

Sharing is caring