Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pilkada Serentak Tahun 2020

Forkompimda Kota Salatiga mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2020, oleh menteri dalam negeri bersama Menkopulhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Jaksa Agung, Panglima TNI, KaBIN, dan KaSatgas Covid-19 melalui video conference dengan aplikasi zoom. Rapat ini merupakan tahapan dalam Pilkada Serentak 2020, yang mana akan dilaksanakan di 270 kabupaten/kota.

KaBIN menyampaikan bahwa, PKPU No 6 Tahun 2020 mengatur tentang tata cara dan aturan pilkada 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk sanksinya, penegakan disiplin dan sanksi dilaksanakan oleh Bawaslu/Panwas. Dengan tujuan agar potensi masalah pembubaran pertemuan dapat diatasi. KaBIN juga memberikan masukan terkait dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pilkada tahun 2020, yakni:

1. Sinkronisasi penerapan PKPU No 6 Tahun 2020 dengan Inpress No 6 Tahun 2020 dengan turunannya dalam bentuk pergub/perwali;
2. Diperlukan penegakan disiplin dan sanksi hukum dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan melalui kerjasama Pemda, Kepolisian dan TNI dengan Bawaslu/Panwas yang memiliki otoritas dalam penegakan pemilu/pilkada;
3. KPU dan Bawaslu perlu berkoordinasi dengan satgas penanganan tingkat pusat, provinsi dan kab/kota, dengan merumuskan model kerjasama kebijakan disiplin dan penerapan sanksi;
4. Satgas penanganan Covid-19 segera membentuk tim monitoring disiplin protokol kesehatan;
5. Anggota tim diseluruh wilayah direkrut dari institusi TNI, sehingga daya jangkau dan kekuatan tim  penegakan protokol kesehatan akan jauh lebih besar;
6. Pelaksanaan tahapan pilkada termasuk kampanye, agar dilakukan berdasarkan zona wilayah Covid-19, berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan penanganan covid-19 nasional dan memanfaatkan media untuk dalam berkampanye;
7. Pemerintah daerah setempat menyediakan fasilitas kesehatan selama masa kampanye maupun saat hari dilaksanakan pilkada.

Terdapat 12 hal baru di TPS 9 Desember 2020 ini, yakni : 500 pemilih per TPS, pengaturan kedatangan dengan protokol kesehatan meliputi sarung tangan untuk semua kegiatan di TPS termasuk saat menggunakan paku pencoblosan, desinfeksi TPS, mencuci tangan, cek suhu (Termo Gun), Masker, pelindung wajah, dilarang berdekatan, KPPS Sehat, tidak bersalaman, dan tinta tetes untuk tanda telah melakukan pencoblosan.

Dalam Rapat Umum Ketua KPU menyampaikan, kampanye bisa dilakukan dengan cara daring dan/atau pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka yang dimaksud dibatasi dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta rapat, sehingga penerapan pilkada tahun 2020 dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ketua Bawaslu menerangkan, bahwa Bawaslu telah memberikan himbauan kepada partai politik tentang penanganan pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran administratif, upaya pencegahan, juga himbauan agar tidak terjadi cluster baru. Namun himbauan-himbauan tersebut tidak akan ada artinya jika para stake holder tidak bekerjasama.

Selain itu Kepala BNPB juga menyampaikan, bahwa target Satgas PC 19 yaitu menekan kasus dan kurangi potensi kluster dari pilkada, dimana daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada saat ini memiliki resiko sedang, tidak terdampak, serta berat, akan tetapi daerah ini dapat berubah tergantung dari masyarakatnya. Oleh karena itu dibutuhkan disiplin yang tinggi karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pilkada tahun 2020 merupakan pilkada pertama saat terjadi krisis kesehatan, oleh karena itu kita harus fokus pada hambatan dan aksi-aksi kekerasan/konflik di masyarakat, agar tidak ada gangguan konvensional seperti anarkisme. sehingga aman dari pandemi Covid-19. Ujar Mendagri Tito Karnavian. (lnd/ndy)