Walikota Yuliyanto Menyambut Para Atlet Berprestasi Kota Salatiga

Salatiga – Walikota Yuliyanto menyambut para atlit berprestasi kota Salatiga pada Rabu, 6 November 2019. Dalam sambutannya beliau berpesan semoga ini menjadi virus positif bagi kota Salatiga sebagai kota pendidikan dan berprestasi.
Adapun beberapa atlet yang disambut diantaranya, Denis Darmawan yang memperoleh Kejuaraan Karate Coupe de Kayl Luxembourg Internasional Open 2019 di Luksemburg, juara senam poco-poco piala Ibu Negara, Hati Beriman FC Salatiga yang berhasil memenangkan Piala Soeratin U-17 Jateng 2019 seusai menang dramatis atas Persiku Kudus. Atlit berprestasi ini di arak mengelilingi Kota Salatiga, agar masyarakat tahu bahwa Salatiga banyak mempunyai banyak bibit unggul, berbakat yang sekaligus menjadi kebanggaan Kota Salatiga. (dmy/ndy)

Sharing is caring

Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Jadi Prioritas 2020

Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memasukkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada akhir tahun ini agar bisa dituntaskan pada tahun 2020.

“Rapat prolegnas (program legislasi nasional DPR) itu biasanya bulan Desember. Nah di Desember itu kita akan mengajukan yang namanya PDP itu menjadi prioritas untuk selesai tahun 2020,” ujar Dirjen Aplikasi Informatika  Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Ada Apa Dengan PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE) ?” di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (04/11/2019).

Menurut Dirjen Semuel, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI selanjutnya, pihak Kementerian Kominfo akan segera mendiskusikan mengenai draf RUU PDP. Sehingga pembahasan regulasi terkait data pribadi tersebut bisa dipercepat. Sebelumnya, pihak Kementerian Sekretaris Negara (Setneg) telah mengembalikan RUU PDP kepada Kementerian Kominfo untuk dikaji ulang.

“Kalau DPR bersambut gayung dengan kita. Kita langsung selesaikan, kita langsung percepatan pembahasan RUU-nya,” jelas Dirjen Aptika.

Untuk mengisi kekosongan regulasi selama pembahasan RUU PDP, pihak Kemenkominfo telah mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang PDP. Dirjen Semuel meyakini Permen yang akan dikeluarkan Kominfo nantinya tidak akan bertentangan dengan RUU PDP yang telah dipersiapkan saat ini.

“Kalau itu bisa cepat kita enggak perlu mengeluarkan Permen. Kalau kita anggap perlu kita akan keluarkan, toh Permen ini tidak bertentangan dengan UU-nya kita sudah sinergikan. Prinsipnya agar bisa dipatuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik,” pungkasnya.

Disamping mempersiapkan Permen tentang PDP, Kementerian Kominfo juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).  PP PSTE ini mengatur soal penempatan data center, perlindungan data pribadi, autentifikasi situs, pengelolaan nama domain situs, sanksi bagi PSE dan lainnya.

sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring

Fasilitasi Konten Ilegal, Dirjen Aptika: Platform Didenda 500 Juta Per Konten

Jakarta, Kominfo – Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), pemerintah tidak lagi aktif melakukan pemblokiran. Tapi, pemerintah dapat memberlakukan denda yang signifikan bagi platform yang memuat konten ilegal.  

“Jika sebelumnya pemerintah aktif melakukan penyisiran, dengan PP ini, platform seperti Facebook dan Twitter, yang memfasilitasi konten yang ilegal menurut UU, akan didenda. Angkanya berkisar antara 100-500 juta per konten,” kata Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang bertajuk “Ada Apa dengan PP No 71 tahun 2019 (PP PSTE)?” di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019). 

Jenis konten yang bisa dikenai sanksi antara lain adalah pornografi, human traffickingdrug trafficking, radikalisme yang mempromosikan terorisme dan ujaran kebencian. “Untuk jenis-jenis konten yang termasuk akan disiapkan permennya dan dijadwalkan tahun ini selesai,” tuturnya. 

Direncanakan, menurut Dirjen Semuel, aturan denda itu sudah bisa diberlakukan pada 2021. Pemberian denda administratif, sambung dia, juga dimungkinkan dari tindak lanjut atas laporan. 

“Kan sudah banyak aplikasi adua konten. Jadi bisa saja dilaporkan ke sana. Dan laporan yang ditindaklanjuti itu hanya terkait patform. Kalau Whatsap tidak termasuk yang bisa diambil tindakan itu, karena sifat percakapannya satu arah,” katanya. 

Dirjen Aptika juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah bertemu dengan penyedia platform untuk melakukan sosialisasi pemahaman dan mekanismenya. “Kalau aturannya sih sudah juga diberlakukan di berbagai negara. Bahkan ada negara yang memberlakukan denda dihitung dari size perusahaan,” paparnya. 

Selain denda, Semuel juga mengungkapkan pemberian sanksi administratof teramsuk juga teguran tertulis, denda administatif, penghentian sementara, pemutusan akses, hingga dikeluarkan dalam daftar. Selain Semuel, hadir pula sebagai narasumber dalam acara iitu Senior Associate Eka Wahyuning S. 

Sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring

Penerimaan PPNPN Ditjen Aptika Tahun 2019 Tahap II

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tahun anggaran 2019 membutuhkan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 2 orang, dengan rincian sebagai berikut.

A. Kualifikasi Jabatan

Kualifikasi Lengkap PPNPN (dapat diunduh di bawah ini)

Kualifikasi-PPNPN-Ditjen-Aptika-2019

B. Persyaratan

  1. Surat Lamaran Kerja (dapat diunduh di bawah ini).
    Ditujukan ke Sekretaris Ditjen Aptika dan wajib menulis nama jabatan yang dipilih.
    Format Surat Lamaran PPNPN Ditjen Aptika
  2. Pas Foto 4×6 2 lembar
  3. Kartu Tanda Penduduk
  4. Kartu Keluarga
  5. Ijazah Pendidikan Terakhir
  6. Transkrip Nilai
  7. Riwayat Hidup
  8. Sertifikat keahlian (khusus untuk jabatan teknis yang disyaratkan).

Seluruh dokumen di atas dikirimkan melalui e-mail: giov001@kominfo.go.id

C. Waktu penyampaian berkas lamaran dan pengumuman hasil seleksi administrasi

Penyampaian Berkas Lamaran:31 Oktober – 6 November 2019
Hasil Seleksi Administrasi:Rabu, 13 November 2019
Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat pada: aptika.kominfo.go.id

D. Waktu dan tempat pelaksanaan Tes Potensi Akademik

Tes Potensi Akademik (TPA):(akan diinformasikan bersama pengumuman hasil seleksi administrasi)
Perlengkapan:Pensil 2B dan alat tulis lainnya
Dresscode:Bebas dan rapi

E. Keputusan Panitia Penerimaan PPNPN DJAI 2019 bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat

Jakarta, 31 Oktober 2019
Panitia Penerimaan  PPNPN DJAI 2019
Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Aptika

sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring