Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat

Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2019

Rabu, 4 September 2019

Tentang

Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat

1. Setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan dan mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua, mulai Rabu (4/9) Pukul 23.00 WIT, Pemerintah secara bertahap mulai membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat.

2. Pembukaan blokir atas layanan data internet dilakukan di 19 Kabupaten di Provinsi Papua, yakni: Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Untuk 10 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan. 

3. Pembukaan blokir atas layanan data internet juga dilakukan di 10 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yakni: Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak. Untuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam 1 (satu) atau 2 (dua) hari ke depan.

4. Pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum/keamanan setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal serta mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun.

5. Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung. (https://sumber : kominfo.go.id)

Sharing is caring

Dukung IDBYTE e-Sports 2019, Menkominfo Tekankan 3 Kunci Pengembangan

Siaran Pers No. 161/HM/KOMINFO/08/2019

Selasa, 27 Agustus 2019

Tentang

Dukung IDBYTE e-Sports 2019, Menkominfo Tekankan 3 Kunci Pengembangan

Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan dukungan atas penyelenggaraan IDBYTE e-Sports 2019 untuk mengembangkan ekosistem gim e-Sports di Indonesia. Bahkan, Menteri Rudiantara menekankan tiga aspek kunci dalam pengembangan e-Sports yang harus menjadi perhatian pemangku kepentingan.

“Kementerian Kominfo mendukung penyelenggaraan IDBYTE e-Sports 2019. Memang video online, games e-Sports ini sedang digandrungi oleh banyak anak muda di Indonesia. Perkembangan ini dilihat oleh pemerintah sebagai suatu potensi yang harus di-manage,” ujar Rudiantara dalam Konferensi Pers IDBYTE 2019 di Opsroom, Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (27/08/2019). 

Menurut, Menteri Kominfo ada tiga aspek pengembangan e-Sports di Indonesia, yaitu prestasi, profesi, dan industri aplikasi gim. “e-Sports merupakan konvergensi yang pas antara dunia olahraga dan digitalisasi oleh sebab itu kehadirannya harus didukung sedini mungkin agar Indonesia mampu menjadi bangsa yang kemuka dalam sektor ini,” ungkap Rudiantara.

Mengenai prestasi, Menteri Rudiantara menjelaskan dalam SEA Games pada tahun ini dan  Asian Games 2022, e-Sports akan dipertandingkan. “Saya yakin nantinya jika pada waktunya juga akan dipertandingkan di Oliampiade. Kita berharap tentunya mendapatkan prestasi dari atlet-atlet Indonesia yang ikut bertanding. Jangan under estimate atlet dari e-Sports ini. e-sport ini, jika diibaratkan dengan olahraga, tidak ubahnya seperti bermain catur,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menjelaskan e-Sports membutuhkan  ketangkasan otak, stamina fisik yang prima, dan sebagainya. “Karena kemarin saya berbincang dengan tim yang memenangkan kejuaraan di Surabaya. Latihannya itu, kalau siang mereka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore, kemudian istirahat sebentar malam lanjut lagi, latihan fisik pun harus benar-benar ditempa terutama gizi harus diperhatikan jangan sampai ketinggalan. Itu dari sisi prestasi,” paparnya.

Dalam aspek kedua, untuk aspek profesi, Menteri Rudiantara menjelaskan e-Sports menjadi profesi yang menjanjikan.  “Ya, karena income dari ‘JUSTIN’ Jess No Limit, itu sudah pasti lebih besar dari income Menteri, itu pastilah. Jadi mendorong orang juga berpikiran tidak hanya menjadi pegawai suatu perusahaan, tetapi menjadi profesi karena hobinya bisa disalurkan menjadi sebuah kebanggaan karena prestasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Menteri hal yang perlu disiapkan adalah membentuk klub atau komunitas di berbagai wilayah. Hal itu pun akan difasilitasi oleh Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI). “Untuk apa? Untuk kita saling coaching. Coaching itu diambil bagus-bagusnya kemudian dikontrak. Sama seperti sepak bola di Indonesia, tapi mungkin harus ada jeda waktu untuk transfer pemain. Di e-Sports, saya katakan (transfer pemain) itu tidak boleh selama di-coaching. Jadi ini harus ditingkatkan (kemampuannya),” tuturnya.

Aspek ketiga berkaitan denga industri gim, Menteri Kominfo menekankan industri aplikasi, animasi dan developr game perlu dikembangkan di Indonesia. “Ada game yang di-develop oleh Indonesia Boarder Programmer dan sebagainya. Kita tahu, yang namanya Game Loft itu di-develop oleh teman-teman kita dari Jogja. Juga, animasi yang di Nongsa Digital Park, Batam. Jadi anak-anak muda sekarang diberi kesempatan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk melakukan fasilitasi dan akselerasi. “Kementerian Kominfo selalu siap mendukung industri ini dengan cara menyediakan infrastruktur dan ekosistem yang kiranya dapat menunjang perkembangannya,” tegasnya.

Meski demikian, Menteri Rudiantara mengakui perlunya mitigasi potensi risiko. “Jadi, pemerintah memfasilitasi, mengakselerasi, tetapi pada saat bersamaan juga kita harus sama-sama mencoba memitigasi potensi resikonya. Ada yang drop-out sekolahnya gara-gara kebanyakan bermain game, ada, itu tidak bisa disangkal. Tapi terus jangan cuma karena itu dia ditutup, gimana kita juga mencegah agar game ini tidak menjadi akses negatif terutama terhadap anak-anak, bagaimana melibatkan sekolah mana melibatkan orang tua,” ungkapnya. 

Dalam Konferensi Pers itu, Menteri Kominfo Rudiantara didampingi oleh Deputi Industri Bekraf Hari Sungkari dan Chairwoman IDBYTE e-Sports 2019 Shinta Dhanuwardoyo. 

Kembangkan Peluang Ekspor

Chairwoman IDBYTE e-Sports 2019, Shinta Dhanuwardoyo menyebugt penyeleggaraan IDBYTE e-Sports 2019, kami ingin memperkuat ekosistem industri ekspor Indonesia. “Dengan mengedukasi masyarakat terutama para pemangku kepentingan di dalam ekosistem industri ini terkait perkembangan dan potensi industri ini, sehingga dapat memicu antusias mereka untuk mendukung perkembangan industri ini,” ungkapnya.

Deputi Industri Bekraf Hari Sungkari menyatakan saat ini gim bukan hanya sekadar hiburan, melainkan dapat menjadi alat edukasi, periklanan bahkan bisa memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional. 

“Industri game saat ini telah menjadi salah satu profesi baru seperti players, managers, casters, publishers serta creators yang mempunyai jenjang karir yang jelas. Dan bagi para players, game juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif, teamwork, serta berpikir kritis,” ungkapnya.

Menurut Deputi Hari Sungkari, konferensi ini akan membahas secara mendalam mengenai industri e-Sports bersama dengan para pembicara yang terlibat di dalam ekor sistem industri e-Sports seperti pemerintah sebagai regulator. 

“Rencananya yang akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Kominfo Rudiantara, Menpora Imam Nahrawi dan juga Kepala Bekraf Triawan Munaf. Selain itu perwakilan yang berasal dari perusahaan internasional yang telah berkecimpung dalam industri e-Sports global seperti Twitch, Razer, AirAsia, Blizzard, ESL, dan Tencent pun akan turut hadir pada konferensi ini untuk memberikan kiat-kiat dalam membangun industri e-Sports,” tuturnya.

IDBYTE 2018 mengusung tema “Gaming for Change”. Perhelatan yang didukung oleh Badan Ekonom Kreatif itu dikemas dalam rangkaian acara konferensi, turnamen PUBG Mobile oleh Tencent dan Talent Hunt itu akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d. 14 September 2019 di Indonesia Convention and Exhibition BSD, Tangerang, Banten. (sumber : kominfo.go.id)

Sharing is caring

Gugah Patriotisme Milenial Kembangkan Solusi dan Inovasi untuk Bangsa

Siaran Pers No. 152/HM/KOMINFO/08/2019

Minggu, 18 Agustus 2019

Tentang

Gugah Patriotisme Milenial Kembangkan Solusi dan Inovasi untuk Bangsa

Sejak tahun 2015, Pemerintah memfasilitasi warga negara untuk mengembangkan perusahaan rintiisan atau startup digital. Melalui Gerakan 1000 Startup Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia.

Kini dalam momentum Peringatan Ulangtahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan 1000 Startup Digital dikemas dengan konsep baru. Melalui, gerakan masif Ignite The Nations, Pemerintah memfasilitasi pertemuan ribuan pelaku startup digital untuk mendorong tumbuhnya industri startup yang kini tengah booming di kalangan anak muda milenial.

Bertema “Sumber Daya Digital Millenial Unggul, 1.000 Mimpi, 1.000Karya, 1.000 Solusi – untuk Indonesia Raya” ditargetkan untuk memantik patriotisme generasi milenial yang telah akrab dengan dunia digital agar membangkitkan mimpi besar yang dapat memberikan solusi dan inovasi bagi bangsa.

“Sesuai dengan namanya, ignite berarti memantik atau menyalakan. Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita ingin memantik kembali semangat para generasi muda agar bisa merubah bangsa,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan ribuan peserta Ignite The Nations, di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/08/2019).

Menurut Wapres, generasi muda saat ini jauh lebih beruntung karena kehadiran teknologi yang bisa mempermudah semua hal. Meskipun demikian, Wapres mendorong generasi muda dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Namun, dengan syarat (menguasai) ilmu pengetahuan. Kalau tidak sekarang memulai, kapan lagi?” ujarnya retoris.

Wapres Jusuf Kalla membuat analogi dalam membangun usaha startup digital seperti berenang. “Sebanyak apapun kita membaca buku dan teori tentang berenang, kita akan tenggelam juga ketika menceburkan diri. Sama seperti membuat startup, tidak perlu banyak membaca teori, tapi harus berani mencoba perlahan demi perlahan,” jelasnya.

Bahkan, Jusuf Kalla optimistis keberadaan stratup digital akan dapat mengguncang dunia. Ia pun menirukan ujaran Bung Karno yang terkenal mengenai pemuda. “Bung karno mengatakan berikan saya 10 pemuda, maka akan ku goncang dunia. Jika saat ini, berikan 1000 startup digital akan kita guncang dunia,” tandasnya.

Wapres menegaskan inovasi dan pengetahuan bisa mengubah bangsa. Apalagi di tengah kompetisi global saat ini. “Jika kita tidak memulai berusaha berubah, maka kita akan menjadi konsumen negara Jepang dan Cina. Kita juga harus semangat. Banyak negara kaya akan sumber daya, tapi kalah dengan negara lebih kecil karena tidak punya semangat,” tegasnya.

Berani Buat Perubahan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, sebelumnya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk mendorong industri startup digital. “Tidak hanya memfasilitasi, kami ingin akselerasi adanya unicorn melalui ekosistem. Semua startup yang sudah unicorn ikut. Bagaimana kita membuat unicron berikutnya. perusahaan-perusahaan rintisan memang telah terdapat di Indonesia, terutama yang memanfaatkan teknologi digital,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menyebutkan upaya fasilitasi untuk mempercepat pertumbuhan startup sudah dilakukan sejak tahun 2016. Menurutnya Indonesia saat ini memiliki tiga unicorn dan satu decacorn yang berbasis digital. “Kita ingin mendapatkan lebih banyak unicorn di masa mendatang. Startup Digital ini sudah dimulai pada 2016 dan yang menggerakkan adalah komunitas digital Indonesia,” tegasnya.

Bahkan melalui Gerakan 1000 Stratup Digital, Pemerintah telah mendorong sebanyak 200 perusahaan rintisan telah melalui fase ignition, inkubasi hingga mendapat suntikan modal. Sedangkan sisanya, sebanyak 800 perusahaan masih berada dalam masa inkubasi. “Kominfo tidak sendirian, ada Badan Ekonomi Kreatif, BKPM, Telkom dan perusahaan swasta lain. Kami harap yang akan datang, lebih banyak lagi startup dan success rate-nya naik,” tuturnya.

Lewat berbagai gerakan ini pemerintah juga ingin mendorong startup untuk bisa meningkatkan keberhasilan perusahaan menjadi unicorn, perusahaan start up yang telah memiliki valuasi nilai usaha sebesar USD 1 juta.

“Saya berharap Program Ignite The Nation Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dapat menciptakan unicorn baru di Indonesia dan para pelaku startup dapat melalui tahapan-tahapan yang baik hingga akhirnya mampu mendapatkan modal dan terus berkembang sebagaimana unicorn yang kini dimiliki Indonesia,” harap Rudiantara.

Menteri Kominfo mendorong generasi milenial harus berani menjadi game changers atau agen perubahan.“Semua yang hadir di sini harus berani menjadi game changers, sebagai game changers kita harus berani gagal. Kita contoh para pendahulu seperti founder unicorn, seperti Erick Thohir dan Wishnutama. Mereka semua pernah gagal,” ujarnya menyemangati peserta Ignite The Nations.

Menteri Rudiantara berkisah tentang upaya Thomas Alva Edison yang pernah 999 gagal. “Di percobaan ke-1000 baru berhasil membuat lampu. Coba bayangkan jika Thomas Alva Edison menyerah. Kita tidak akan menikmati lampu seperti saat ini,” katanya.

Guna mengembangkan ekosistem startup digital, Menteri Kominfo menjamin pemerintah tidak akan menerapkan regulasi yang ketat agar success rate startup meningkat dan mendorong startup berkembang.

“Pemerintah akan fokus untuk mendorong ekosistem, menerapkan regulasi untuk perlindungan bagi konsumen. Kita juga akan adakan mentor-mentor agar memberi arahan yang jelas bagi anak muda yang mau buat startup. Saya harap success rate-nya naik, unicorn dan decacorn juga bertambah,” ungkapnya.

Pertemuan milenial digital Ignite The Nations sendiri merupakan suatu gerakan besar untuk mengobarkan rasa patriotik digital milenial Indonesia. Membangkitkan mimpi besar mereka sebagai solusi dan inovasi bagi bangsa Indonesia. Acara tersebut dihadiri lebih dari 8.000 orang peserta dan 1.411 orang relawan.

Selain itu hadir sebagai mentor sektyor strategis antara ;lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Ada juga sesi game changer ajang berbagi sukses dari para pendiri startup unicorn, antara lain CEO Bukapalak Achmad Zaky, CEO Tokopedia William Tanuwijaya, CEO Traveloka Fery Unardi, Erick Thohir, dan Whisnutama.

Tampak hadir dari Kementerian Kominfo, Dirjen Aplikasi Informatika Semual A. Pangerapan, Sekretaris Jenderal Rosarita Niken Widiastuti, Inspektur Jenderal Doddy Setiadji, Staf Khusus Bidang PMO dan Ekonomi Digial, Lis Sutjiati, Tenaga Ahli Menteri Bidang Literasi Digital Deddy Permadi, dan pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo. (sumber : https://kominfo.go.id)

Sharing is caring

Pembinaan, Strategi Kominfo Tangani Konten Asusila di Dunia Maya

Siaran Pers No. 148/HM/KOMINFO/08/2019

Senin, 12 Agustus 2019

Tentang

Pembinaan, Strategi Kominfo Tangani Konten Asusila di Dunia Maya

Upaya penanganan konten berbau asusila di dunia maya bukanlah perkara mudah. Butuh sinergi dan komitmen yang kuat antarpemangku kepentingan, mulai dari pegiat atau konten kreator, komunitas, tokoh masyarakat, LSM, regulator dan penegak hukum. Salah satu strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani konten asusila dengan melakukan pembinaan. 

Hasil pantauan Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sampai dengan Bulan Juli 2019 ditemukenali 2.457 konten berupa berita bohong, 898.109 konten pornografi, dan 3.021 konten penipuan. Selanjutnya terdapat 10.451 konten radikalisme dan 71.265 konten perjudian. 

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, penetrasi konten-konten di dunia maya amat dinamis, termasuk jika berbicara hal yang berkaitan dengan asusila. Menurut Rudiantara, perlu strategi yang komprehensif dan terintegrasi.   

“Sesuatu yang diatur tetapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, memang menjadi senantiasa dinamis. Dari waktu ke waktu bisa berbeda, katakanlah yang berkaitan dengan asusila,” kata Rudiantara dalam acara Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8/2019). 

Menteri Rudiantara menjelaskan dalam menangani persoalan ini, butuh pembinaan dan pendekatan langsung dengan pihak-pihak terkait. Tidak langsung melakukan justifikasi, tetapi lebih kepada komunikasi yang persuasif. 

“Pembinaan itu artinya dipanggil dulu, undang dulu, sebaiknya jangan kayak begini. Nah, itu yang dikedepankan oleh Kominfo. ” jelas Rudiantara.  

Penanganan yang tepat juga dibutuhkan karena saat ini  pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 170 juta orang, mayoritas ialah anak-anak. “Kita harus hindari posting konten-konten yang diperkirakan akan menuai kontroversi dan berdampak negatif,” tutur Rudiantara.

Menteri Kominfo menambahkan, penanganan konten seperti radikalisme dan terorisme memiliki lembaga khusus yakni BNPT. Begitupun dengan narkoba ada BNN, peredaran obat makanan ada BPOM. Sementara, belum ada lembaga yang secara khusus menangani konten asusila.

“Nah, kalau yang berkaitan dengan asusila ini tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah yang berkaitan dengan asusila maupun pornografi. Kominfo selalu mengedepankan pembinaan. Jadi, sesuatu yang sifatnya bukan bertentangan langsung dengan pornografi,” imbuhnya. 

Menteri Rudiantara berharap, kegiatan sarasehan seperti ini kedepannya harus diadakan secara berkala. Tujuannya tentu agar pembinaan yang dilakukan juga berjalan dengan masif.

“Sekali lagi, ini sesuatu yang dinamis karena berkaitan dengan masyarakat. Karena ini sesuatu yang bisa berbeda pemikirannya, dan kita juga dari stakeholders yang mempunyai pemikiran yang berbeda,” ungkapnya. 

Berdasarkan Hukum

Pengamat Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan menilai batasan asusila relatif luas. Namun demikian, karena Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi semua hal harus berdasarkan hukum.

“Orang bisa dihukum pidana jika melanggar unsur pidana. Pembuktian kasus asusila sangat sulit, oleh karena itu selama ini tersangka hanya mendapat hukuman singkat. Hukum bicara fakta, harus tegas jelas tuntas, jangan mengira-ngira,” tegasnya.

Oleh karena itu, batasan konten asusila perlu memiliki landasan dan kejelasan hukum serta pengecualian hal-hal tertentu. 

Sedangkan Direktur Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Rachmad Wibowo menghimbau agar setiap warganet melakukan pelaporan jika ada konten negatif ditemukan di dunia maya.

“Saat ini sedang marak mention atau cc Divisi Humas Polri di media sosial. Jangan semua dilaporkan, harus ada unsur pidananya baru bisa dianalisis oleh beberapa ahli,” ungkapnya.

Diskusi yang terbagi dalam tiga sesi itu membahas beragam perspektif sejarah, sosiokultural hingga industri.  Dalam sesi pertama Perspektif Historis dan Filosofis UU Pornografi, menghadirkan narasumber antara lain Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Akbar Dharma Putra; Direktur Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Brigjen Rachmad Wibowo; Akademisi STIE Perbanas Surabaya, Dr. Ronny; Pengamat Hukum Pidana,Dr. Asep Iwan Iriawan serta Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik UU Pornografi, Muhammad Amirullah. 

Sementara dalam sesi kedua yang berlangsung usai rehat siang dibahas Konten Asusila dalam Perspekif Sosio-Kultural dengan narasumber Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid; Budayawan Sudjiwo Tedjo, Sineas Nia Iskandar Dinata; Ketua KPAI, Susanto; Ketua Pusat Studi Gender & Seksualitas UI, Diana Teresa Pakasi, dan Sosiolog Daisy Indira.

Adapun sesi ketiga membahas Konten Asusila dalam Perspektif Pengendalian Konten Internet, Penyedia Platform dan Pelaku Industri dihadiri narasumber Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Google Indonesia, Putri Alam, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro serta  Widuri (ICT Watch); Yossi Mokalu (Konten Kreator) dan Iwan Setyawan (Kata Netizen – Kompas TV). (sumber : https://kominfo.go.id)

Sharing is caring

Hadiri Global Conference on Media Freedom, Menkominfo Tegaskan Komitmen Indonesia Lindungi Insan Pers

Siaran Pers No. 130/HM/KOMINFO/07/2019

Rabu, 10 Juli 2019

Tentang

Hadiri Global Conference on Media Freedom, Menkominfo Tegaskan Komitmen Indonesia Lindungi Insan Pers

London, Kominfo – Indonesia telah membuat pencapaian demokratis yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Freedom House 2019 menunjukkan Indonesia telah membangun kemajemukan yang signifikan dalam politik dan media. Dengan penilian angka agregat 62 dalam skala 100, Fredoom House menilai Indonesia memiliki lingkungan media yang dinamis dan beragam.

Komitmen pemerintah atas kebebasan pers ditegaskan kembali oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Forum Global Conference for Media Freedom. “Pemerintah manapun mesti memiliki komitmen  memperjuangkan para jurnalis melalui dukungan terhadap akses layanan hukum serta berbagai pelatihan,” ungkapnya saat menghadiri Global Conference on Media Freedom di Printworks, Surrey Quay Road, London, Rabu (10/7/2019).

Memimpin Delegasi Republik Indonesia, Menteri Rudiantara menjelaskan Pemerintah Republik Indonesia mendukung penuh kebebasan media serta para pekerja pers. 

“Indonesia mendukung upaya dunia internasional membangun jaringan dukungan untuk teman-teman jurnalis, mendukung jurnalisme warga atau citizen journalism. Termasuk dalam mengatur konflik dan pascakonflik,” jelas Menteri Rudiantara. 

Dinamika Pers Global

Forum Global Conference for Media Freedom yang digelar oleh Pemerintah Inggris dan Kanada itu ditujukan untuk menyusun komitmen bersama terhadap perlindungan jurnalis dalam menjalankan tugas, peningkatan kualitas sumberdaya manusia jurnalis dan memperjuangkan kebebasan pers.

Di Indonesia sendiri, kebebasan pers atau freedom of the press dijamin sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat 1:  “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

Melalui konferensi yang digelar Pemerintah Inggris dan Kanada bersama Perserikatan itu, Menteri Kominfo menyatakan arti penting keterlibatan Indonesia forum yang dihadiri oleh berbagai negara.

“Agenda ini penting, terutama untuk mengetahui seputar dinamika insan pers dalam tataran global,” kata Menteri Rudiantara.

Menurut Menteri Kominfo, dalam konferensi tersebut, akan disepakati dukungan terhadap sejumlah program-program pemberdayaan pekerja media. Mulai dari pengembangan  kemampuan jurnalisme investigatif, dukungan organisasi-organisasi multilateral guna berbagi dan mengimplementasikan mekanisme praktik terbaik untuk mendukung dan memperjuangkan jurnalis di seluruh dunia. 

“Semoga melalui Media Freedom Conference, eksistensi media semakin positif dan terus memberikan kontribusi nyata bagi dunia,” pungkasnya.

Sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring