Gugah Patriotisme Milenial Kembangkan Solusi dan Inovasi untuk Bangsa

Siaran Pers No. 152/HM/KOMINFO/08/2019

Minggu, 18 Agustus 2019

Tentang

Gugah Patriotisme Milenial Kembangkan Solusi dan Inovasi untuk Bangsa

Sejak tahun 2015, Pemerintah memfasilitasi warga negara untuk mengembangkan perusahaan rintiisan atau startup digital. Melalui Gerakan 1000 Startup Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia.

Kini dalam momentum Peringatan Ulangtahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan 1000 Startup Digital dikemas dengan konsep baru. Melalui, gerakan masif Ignite The Nations, Pemerintah memfasilitasi pertemuan ribuan pelaku startup digital untuk mendorong tumbuhnya industri startup yang kini tengah booming di kalangan anak muda milenial.

Bertema “Sumber Daya Digital Millenial Unggul, 1.000 Mimpi, 1.000Karya, 1.000 Solusi – untuk Indonesia Raya” ditargetkan untuk memantik patriotisme generasi milenial yang telah akrab dengan dunia digital agar membangkitkan mimpi besar yang dapat memberikan solusi dan inovasi bagi bangsa.

“Sesuai dengan namanya, ignite berarti memantik atau menyalakan. Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita ingin memantik kembali semangat para generasi muda agar bisa merubah bangsa,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan ribuan peserta Ignite The Nations, di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/08/2019).

Menurut Wapres, generasi muda saat ini jauh lebih beruntung karena kehadiran teknologi yang bisa mempermudah semua hal. Meskipun demikian, Wapres mendorong generasi muda dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Namun, dengan syarat (menguasai) ilmu pengetahuan. Kalau tidak sekarang memulai, kapan lagi?” ujarnya retoris.

Wapres Jusuf Kalla membuat analogi dalam membangun usaha startup digital seperti berenang. “Sebanyak apapun kita membaca buku dan teori tentang berenang, kita akan tenggelam juga ketika menceburkan diri. Sama seperti membuat startup, tidak perlu banyak membaca teori, tapi harus berani mencoba perlahan demi perlahan,” jelasnya.

Bahkan, Jusuf Kalla optimistis keberadaan stratup digital akan dapat mengguncang dunia. Ia pun menirukan ujaran Bung Karno yang terkenal mengenai pemuda. “Bung karno mengatakan berikan saya 10 pemuda, maka akan ku goncang dunia. Jika saat ini, berikan 1000 startup digital akan kita guncang dunia,” tandasnya.

Wapres menegaskan inovasi dan pengetahuan bisa mengubah bangsa. Apalagi di tengah kompetisi global saat ini. “Jika kita tidak memulai berusaha berubah, maka kita akan menjadi konsumen negara Jepang dan Cina. Kita juga harus semangat. Banyak negara kaya akan sumber daya, tapi kalah dengan negara lebih kecil karena tidak punya semangat,” tegasnya.

Berani Buat Perubahan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, sebelumnya menegaskan kembali komitmen Pemerintah untuk mendorong industri startup digital. “Tidak hanya memfasilitasi, kami ingin akselerasi adanya unicorn melalui ekosistem. Semua startup yang sudah unicorn ikut. Bagaimana kita membuat unicron berikutnya. perusahaan-perusahaan rintisan memang telah terdapat di Indonesia, terutama yang memanfaatkan teknologi digital,” ungkapnya.

Menteri Kominfo menyebutkan upaya fasilitasi untuk mempercepat pertumbuhan startup sudah dilakukan sejak tahun 2016. Menurutnya Indonesia saat ini memiliki tiga unicorn dan satu decacorn yang berbasis digital. “Kita ingin mendapatkan lebih banyak unicorn di masa mendatang. Startup Digital ini sudah dimulai pada 2016 dan yang menggerakkan adalah komunitas digital Indonesia,” tegasnya.

Bahkan melalui Gerakan 1000 Stratup Digital, Pemerintah telah mendorong sebanyak 200 perusahaan rintisan telah melalui fase ignition, inkubasi hingga mendapat suntikan modal. Sedangkan sisanya, sebanyak 800 perusahaan masih berada dalam masa inkubasi. “Kominfo tidak sendirian, ada Badan Ekonomi Kreatif, BKPM, Telkom dan perusahaan swasta lain. Kami harap yang akan datang, lebih banyak lagi startup dan success rate-nya naik,” tuturnya.

Lewat berbagai gerakan ini pemerintah juga ingin mendorong startup untuk bisa meningkatkan keberhasilan perusahaan menjadi unicorn, perusahaan start up yang telah memiliki valuasi nilai usaha sebesar USD 1 juta.

“Saya berharap Program Ignite The Nation Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dapat menciptakan unicorn baru di Indonesia dan para pelaku startup dapat melalui tahapan-tahapan yang baik hingga akhirnya mampu mendapatkan modal dan terus berkembang sebagaimana unicorn yang kini dimiliki Indonesia,” harap Rudiantara.

Menteri Kominfo mendorong generasi milenial harus berani menjadi game changers atau agen perubahan.“Semua yang hadir di sini harus berani menjadi game changers, sebagai game changers kita harus berani gagal. Kita contoh para pendahulu seperti founder unicorn, seperti Erick Thohir dan Wishnutama. Mereka semua pernah gagal,” ujarnya menyemangati peserta Ignite The Nations.

Menteri Rudiantara berkisah tentang upaya Thomas Alva Edison yang pernah 999 gagal. “Di percobaan ke-1000 baru berhasil membuat lampu. Coba bayangkan jika Thomas Alva Edison menyerah. Kita tidak akan menikmati lampu seperti saat ini,” katanya.

Guna mengembangkan ekosistem startup digital, Menteri Kominfo menjamin pemerintah tidak akan menerapkan regulasi yang ketat agar success rate startup meningkat dan mendorong startup berkembang.

“Pemerintah akan fokus untuk mendorong ekosistem, menerapkan regulasi untuk perlindungan bagi konsumen. Kita juga akan adakan mentor-mentor agar memberi arahan yang jelas bagi anak muda yang mau buat startup. Saya harap success rate-nya naik, unicorn dan decacorn juga bertambah,” ungkapnya.

Pertemuan milenial digital Ignite The Nations sendiri merupakan suatu gerakan besar untuk mengobarkan rasa patriotik digital milenial Indonesia. Membangkitkan mimpi besar mereka sebagai solusi dan inovasi bagi bangsa Indonesia. Acara tersebut dihadiri lebih dari 8.000 orang peserta dan 1.411 orang relawan.

Selain itu hadir sebagai mentor sektyor strategis antara ;lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta Kepala Bekraf Triawan Munaf.

Ada juga sesi game changer ajang berbagi sukses dari para pendiri startup unicorn, antara lain CEO Bukapalak Achmad Zaky, CEO Tokopedia William Tanuwijaya, CEO Traveloka Fery Unardi, Erick Thohir, dan Whisnutama.

Tampak hadir dari Kementerian Kominfo, Dirjen Aplikasi Informatika Semual A. Pangerapan, Sekretaris Jenderal Rosarita Niken Widiastuti, Inspektur Jenderal Doddy Setiadji, Staf Khusus Bidang PMO dan Ekonomi Digial, Lis Sutjiati, Tenaga Ahli Menteri Bidang Literasi Digital Deddy Permadi, dan pejabat di lingkungan Kementerian Kominfo. (sumber : https://kominfo.go.id)

Sharing is caring

Pembinaan, Strategi Kominfo Tangani Konten Asusila di Dunia Maya

Siaran Pers No. 148/HM/KOMINFO/08/2019

Senin, 12 Agustus 2019

Tentang

Pembinaan, Strategi Kominfo Tangani Konten Asusila di Dunia Maya

Upaya penanganan konten berbau asusila di dunia maya bukanlah perkara mudah. Butuh sinergi dan komitmen yang kuat antarpemangku kepentingan, mulai dari pegiat atau konten kreator, komunitas, tokoh masyarakat, LSM, regulator dan penegak hukum. Salah satu strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani konten asusila dengan melakukan pembinaan. 

Hasil pantauan Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sampai dengan Bulan Juli 2019 ditemukenali 2.457 konten berupa berita bohong, 898.109 konten pornografi, dan 3.021 konten penipuan. Selanjutnya terdapat 10.451 konten radikalisme dan 71.265 konten perjudian. 

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, penetrasi konten-konten di dunia maya amat dinamis, termasuk jika berbicara hal yang berkaitan dengan asusila. Menurut Rudiantara, perlu strategi yang komprehensif dan terintegrasi.   

“Sesuatu yang diatur tetapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, memang menjadi senantiasa dinamis. Dari waktu ke waktu bisa berbeda, katakanlah yang berkaitan dengan asusila,” kata Rudiantara dalam acara Sarasehan Nasional Penanganan Konten Asusila di Dunia Maya di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8/2019). 

Menteri Rudiantara menjelaskan dalam menangani persoalan ini, butuh pembinaan dan pendekatan langsung dengan pihak-pihak terkait. Tidak langsung melakukan justifikasi, tetapi lebih kepada komunikasi yang persuasif. 

“Pembinaan itu artinya dipanggil dulu, undang dulu, sebaiknya jangan kayak begini. Nah, itu yang dikedepankan oleh Kominfo. ” jelas Rudiantara.  

Penanganan yang tepat juga dibutuhkan karena saat ini  pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 170 juta orang, mayoritas ialah anak-anak. “Kita harus hindari posting konten-konten yang diperkirakan akan menuai kontroversi dan berdampak negatif,” tutur Rudiantara.

Menteri Kominfo menambahkan, penanganan konten seperti radikalisme dan terorisme memiliki lembaga khusus yakni BNPT. Begitupun dengan narkoba ada BNN, peredaran obat makanan ada BPOM. Sementara, belum ada lembaga yang secara khusus menangani konten asusila.

“Nah, kalau yang berkaitan dengan asusila ini tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah yang berkaitan dengan asusila maupun pornografi. Kominfo selalu mengedepankan pembinaan. Jadi, sesuatu yang sifatnya bukan bertentangan langsung dengan pornografi,” imbuhnya. 

Menteri Rudiantara berharap, kegiatan sarasehan seperti ini kedepannya harus diadakan secara berkala. Tujuannya tentu agar pembinaan yang dilakukan juga berjalan dengan masif.

“Sekali lagi, ini sesuatu yang dinamis karena berkaitan dengan masyarakat. Karena ini sesuatu yang bisa berbeda pemikirannya, dan kita juga dari stakeholders yang mempunyai pemikiran yang berbeda,” ungkapnya. 

Berdasarkan Hukum

Pengamat Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan menilai batasan asusila relatif luas. Namun demikian, karena Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi semua hal harus berdasarkan hukum.

“Orang bisa dihukum pidana jika melanggar unsur pidana. Pembuktian kasus asusila sangat sulit, oleh karena itu selama ini tersangka hanya mendapat hukuman singkat. Hukum bicara fakta, harus tegas jelas tuntas, jangan mengira-ngira,” tegasnya.

Oleh karena itu, batasan konten asusila perlu memiliki landasan dan kejelasan hukum serta pengecualian hal-hal tertentu. 

Sedangkan Direktur Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Rachmad Wibowo menghimbau agar setiap warganet melakukan pelaporan jika ada konten negatif ditemukan di dunia maya.

“Saat ini sedang marak mention atau cc Divisi Humas Polri di media sosial. Jangan semua dilaporkan, harus ada unsur pidananya baru bisa dianalisis oleh beberapa ahli,” ungkapnya.

Diskusi yang terbagi dalam tiga sesi itu membahas beragam perspektif sejarah, sosiokultural hingga industri.  Dalam sesi pertama Perspektif Historis dan Filosofis UU Pornografi, menghadirkan narasumber antara lain Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Akbar Dharma Putra; Direktur Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri, Brigjen Rachmad Wibowo; Akademisi STIE Perbanas Surabaya, Dr. Ronny; Pengamat Hukum Pidana,Dr. Asep Iwan Iriawan serta Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik UU Pornografi, Muhammad Amirullah. 

Sementara dalam sesi kedua yang berlangsung usai rehat siang dibahas Konten Asusila dalam Perspekif Sosio-Kultural dengan narasumber Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid; Budayawan Sudjiwo Tedjo, Sineas Nia Iskandar Dinata; Ketua KPAI, Susanto; Ketua Pusat Studi Gender & Seksualitas UI, Diana Teresa Pakasi, dan Sosiolog Daisy Indira.

Adapun sesi ketiga membahas Konten Asusila dalam Perspektif Pengendalian Konten Internet, Penyedia Platform dan Pelaku Industri dihadiri narasumber Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Google Indonesia, Putri Alam, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro serta  Widuri (ICT Watch); Yossi Mokalu (Konten Kreator) dan Iwan Setyawan (Kata Netizen – Kompas TV). (sumber : https://kominfo.go.id)

Sharing is caring

Hadiri Global Conference on Media Freedom, Menkominfo Tegaskan Komitmen Indonesia Lindungi Insan Pers

Siaran Pers No. 130/HM/KOMINFO/07/2019

Rabu, 10 Juli 2019

Tentang

Hadiri Global Conference on Media Freedom, Menkominfo Tegaskan Komitmen Indonesia Lindungi Insan Pers

London, Kominfo – Indonesia telah membuat pencapaian demokratis yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan Freedom House 2019 menunjukkan Indonesia telah membangun kemajemukan yang signifikan dalam politik dan media. Dengan penilian angka agregat 62 dalam skala 100, Fredoom House menilai Indonesia memiliki lingkungan media yang dinamis dan beragam.

Komitmen pemerintah atas kebebasan pers ditegaskan kembali oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Forum Global Conference for Media Freedom. “Pemerintah manapun mesti memiliki komitmen  memperjuangkan para jurnalis melalui dukungan terhadap akses layanan hukum serta berbagai pelatihan,” ungkapnya saat menghadiri Global Conference on Media Freedom di Printworks, Surrey Quay Road, London, Rabu (10/7/2019).

Memimpin Delegasi Republik Indonesia, Menteri Rudiantara menjelaskan Pemerintah Republik Indonesia mendukung penuh kebebasan media serta para pekerja pers. 

“Indonesia mendukung upaya dunia internasional membangun jaringan dukungan untuk teman-teman jurnalis, mendukung jurnalisme warga atau citizen journalism. Termasuk dalam mengatur konflik dan pascakonflik,” jelas Menteri Rudiantara. 

Dinamika Pers Global

Forum Global Conference for Media Freedom yang digelar oleh Pemerintah Inggris dan Kanada itu ditujukan untuk menyusun komitmen bersama terhadap perlindungan jurnalis dalam menjalankan tugas, peningkatan kualitas sumberdaya manusia jurnalis dan memperjuangkan kebebasan pers.

Di Indonesia sendiri, kebebasan pers atau freedom of the press dijamin sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat 1:  “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

Melalui konferensi yang digelar Pemerintah Inggris dan Kanada bersama Perserikatan itu, Menteri Kominfo menyatakan arti penting keterlibatan Indonesia forum yang dihadiri oleh berbagai negara.

“Agenda ini penting, terutama untuk mengetahui seputar dinamika insan pers dalam tataran global,” kata Menteri Rudiantara.

Menurut Menteri Kominfo, dalam konferensi tersebut, akan disepakati dukungan terhadap sejumlah program-program pemberdayaan pekerja media. Mulai dari pengembangan  kemampuan jurnalisme investigatif, dukungan organisasi-organisasi multilateral guna berbagi dan mengimplementasikan mekanisme praktik terbaik untuk mendukung dan memperjuangkan jurnalis di seluruh dunia. 

“Semoga melalui Media Freedom Conference, eksistensi media semakin positif dan terus memberikan kontribusi nyata bagi dunia,” pungkasnya.

Sumber : https://kominfo.go.id

Sharing is caring