SMP Negeri 10 Salatiga Kenalkan Salatiga ke India dan Malaysia

Salatiga, 13 November 2020. Wedang ronde, enting-enting gepuk, singkong keju, rolade, dan gula kacang membuat suasana Global Learning Connection (GLC) menjadi meriah, saat satu demi satu siswa-siswa dari India dan Malaysia mencoba menjawab pertanyaan terkait bahan-bahan pembuat makanan tersebut.

Makanan khas Salatiga itu ditampilkan dalam presentasi yang dilakukan siswa dan guru SMP Negeri 10 Salatiga. Tentu tidak hanya makanannya saja, keindahan Kota Salatiga pun tampil dalam sesi interaksi peserta GLC.  Komentar-komentar positif disampaikan peserta GLC, bahkan Ms. Khurana menyampaikan ingin ke Salatiga bersama dengan murid-muridnya, demikian pula Chegu Rahim dan Ms. Jane Shakila yang berdoa agar Corona segera berlalu agar dapat berkunjung.

SMP Negeri 10 Salatiga mengenalkan Salatiga ke India dan Malaysia pada kegiatan Microsoft Global Learning Connection secara daring, sebuah acara bergengsi tahunan yang pada tahun 2020 ini diikuti sekitar 2500 siswa dan 250 guru di Indonesia serta terhubung dengan berbagai negara di dunia.

Sebanyak 50 siswa SMP Negeri 10 Salatiga dengan didampingi kepala sekolah dan 4 guru mengikuti kegiatan ini pada tanggal 10-11 November 2020. Sesi pertama, Selasa, 10 November pukul 13.00 – 14.00 bersama Mr. Lucky Gani (Director of Marketing & Operations Microsoft Indonesia), SMKN 2 Trenggalek, dan SMAN 1 Pati. Sesi kedua, Selasa, 10 November pukul 16.30 – 17.30  bersama DAV Public School, New Delhi, India. Sesi ketiga, Rabu, 10 November pukul 13.00 – 15.00  bersama Ms. Hendrika Gaudens Refwalu (Marketing Lead Microsoft Indonesia), MTsN 2 Karanganyar, SMPN 2 Gorontalo, dan Kuhara High School Malaysia.

Yati Kurniawati, M.Pd., Kepala SMP Negeri 10 Salatiga yang merupakan MIEE (Microsoft Innovative Education Expert) 2020-2021 mengungkapkan bahwa sangat bersyukur SMP Negeri 10 Salatiga bisa terpilih mengikuti kegiatan ini. Diharapkan dengan kegiatan ini SMPN 10 Salatiga bisa Go Internasional dan warga sekolah bisa memiliki wawasan global tentang beragam budaya, nilai, dan karakter di era digital. Yati juga menyampaikan bahwa siswa sangat termotivasi mengikuti kegiatan ini. Paparan “Smart Students in The New Normal”, Guidelines To Be Successful In School And Life In This Era yang disampaikan Mr. Lucky Gani dan Ms. Hendrika Gaudens Refwalu menginspirasi siswa untuk bisa sukses. Siswa juga senang mengetahui budaya  dan sains dari paparan DAV Public School, New Delhi, India yang dipandu oleh Ms. Shaifu Kurana dan tentang Mount Kinabalu dan Ambuyat dari siswa Kuhara High School Malaysia yang dipandu Chegu Rahim.

Dewi Indrawati, S.Pd., Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 10 Salatiga menyampaikan bahwa siswa-siswa senang sekali bisa terhubung secara virtual dengan teman-teman di luar negeri. Siswa berpartisipasi secara aktif. Interaksi di hari pertama sangat menginspirasi siswa-siswa, terbukti dengan munculnya keberanian dan kepercayaan diri mereka untuk presentasi di GLC hari berikutnya, 11 November 2020. Beberapa siswa secara percaya diri mencoba menggunakan Bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri. Bahkan, salah satu siswa, Vera Valleria memberikan deskripsi singkat mengenai Salatiga menggunakan Bahasa Inggris.

Menurut Dewi, siswa-siswi sangat terkesan dengan budaya dan pendidikan di India dan Malaysia. Salah satu siswa, Ahmad Arif Maulana, mengatakan selama ini bisa dibilang hanya tahu India dari film Bollywood dan dia benar-benar takjub karena siswa-siswa di India ternyata lancar berbahasa Inggris. Begitu pula dengan Sajid Bagus Ramadhany, salah satu peserta dari SMP Negeri 10 Salatiga, yang terkesan karena siswa-siswi di India membuat project science yang bisa dibilang canggih untuk anak seusia mereka, dan percaya diri.

Peserta GLC juga terkesan dengan teman-teman dari Malaysia. Sebagai penggemar Upin dan Ipin, anak-anak tidak sabar menunggu sesi connection dengan sekolah dari negara tempat tinggal Upin dan Ipin. Dan lagi-lagi, anak-anak merasa takjub karena teman-teman seusia mereka juga percaya diri menggunakan Bahasa Inggris dalam komunikasi karena mereka menduga para siswa akan menggunakan bahasa Melayu, yang sering mereka dengar saat menonton acara animasi tersebut. Anak-anak juga merasa bahwa mereka tidak sendirian, ketika mengetahui bahwa teman-teman di Malaysia juga belajar dari rumah di masa pandemi ini. Jessy Vicha Febriana senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman di Malaysia. Pengalaman ini membuat Jessy lebih mengenal dunia luar dan mendapat pengalaman baru. Sajid Bagus Ramadhany berpendapat bahwa event ini sangat menyenangkan. Beberapa siswa bahkan sudah menanyakan, kapan kita akan ada event seperti ini lagi dan sangat ingin berpartisipasi lagi.

Sharing is caring

Presiden: Antisipasi Kemungkinan Dampak Fenomena La Nina

Petugas memeriksa alat pengukur sinar matahari di Stasiun Klimatologi, BMKG Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (7/10/2020). Pihak BMKG merilis peringatan dini terkait anomali iklim La Nina yang berpotensi menyebabkan peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan hingga 40 persen pada bulan Oktober-November di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww.

Jakarta, Kominfo – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bersiap mengantisipasi peningkatan curah hujan di Indonesia akibat fenomena anomali iklim La Nina. Data menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sebesar 20 hingga 40 persen di atas normal.

“Laporan yang saya terima dari BMKG, fenomena La Nina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia akan naik 20-40 persen di atas normal,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai Antisipasi Bencana Hidrometeorologi melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Secara khusus, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk segera menghitung potensi dampak yang ditimbulkan kepada sejumlah sektor seperti pertanian, perikanan, dan perhubungan.

“Karena (peningkatan curah hujan) 20 sampai 40 persen itu bukan kenaikan yang kecil,” tuturnya.

Kepala Negara juga meminta agar informasi mengenai perkembangan cuaca terus disampaikan sesegera mungkin kepada seluruh provinsi. Dengan itu, pemerintah daerah dapat secara optimal mempersiapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

“Saya minta untuk disebarluaskan informasi mengenai perkembangan cuaca secepat-cepatnya ke seluruh provinsi dan daerah sehingga tahu semuanya sebetulnya curah hujan bulanan ke depan ini akan terjadi kenaikan seperti apa,” tandasnya.

Sumber

Sharing is caring

UU Cipta Kerja Tak Kurangi Kewenangan Daerah

Bogor, Kominfo – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (09/10/2020).

“Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah),” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

“Ini yang penting di sini. Jadi, ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati,” imbuhnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan.

“Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah,” ungkapnya.

Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK,” tandasnya.

Sumber

Sharing is caring

Presiden: UU Cipta Kerja untuk Reformasi Struktural dan Percepat Transformasi Ekonomi

Bogor, Kominfo – Presiden Joko Widodo pagi tadi memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Presiden menegaskan bahwa secara umum UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

“Pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi,” kata Presiden dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (09/10/2020).

Adapun kesebelas klaster tersebut yaitu urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengeaan sanksi, urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja disusun untuk memenuhi kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak. Menurutnya, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19.

“Sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran,” jelasnya.

Namun demikian, Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kepala Negara hendak meluruskan beberapa disinformasi tersebut.

Presiden mengambil contoh adanya informasi yang menyebutkan tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi).

“Hal ini tidak benar, karena faktanya adalah Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada,” tegas Presiden.

Selain itu, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Dengan tegas Presiden menyatakan bahwa hal tersebut juga tidak benar.

“Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” imbuhnya.

Demikian juga dengan kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapus dan tidak ada kompensasinya. Presiden sekali lagi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa hak cuti tetap ada.

“Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar adalah jaminan sosial tetap ada,” paparnya.

Di samping itu, Presiden juga menepis kabar bahwa UU Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Menurutnya, yang diatur dalam klaster pendidikan UU Cipta Kerja hanyalah pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Sedangkan, perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk pendidikan di pesantren, itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang (Cipta Kerja) ini, dan aturan yang selama ini ada tetap berlaku,” tegasnya.

Adapun terkait keberadaan bank tanah, Kepala Negara menjelaskan bahwa bank tanah tersebut diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

“Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah,” tandasnya.

Sumber

Sharing is caring