Alur Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah

PANDUAN

ALUR PELAYANAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

I. PENGERTIAN

Proses urutan pelayanan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi melalui swakelola maupun dengan pihak ketiga sesuai Standar Operasional Prosedur.

II. RUANG LINGKUP

Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

III. TATA LAKSANA

A. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dengan Swakelola

  • Perangkat Daerah pemohon mengajukan surat permohonan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon membawa kelengkapan data pendukung perencanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menelaah surat permohonan dan memverifikasi data pendukung. Apabila data pendukung tidak memenuhi syarat maka :
    • Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan kepada Perangkat Daerah pemohon untuk melengkapi data pendukung.
    • Dinas Komunikasi dan Informatika berhak menolak pengajuan pengembangan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon melakukan presentasi pengajuan yang bertujuan memberikan gambaran umum kelebihan pengembangan Sistem Informasi dan analisa dampak apabila kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Perangkat Daerah pemohon melaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui ruang lingkup Sistem Informasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan sebelum pengajuan anggaran Sistem Informasi yang dimaksud.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah pemohon. Apabila disetujui maka dilanjutkan pada tahapan berikutnya dan apabila tidak disetujui maka proses pengembangan Sistem Informasi tidak dapat dilanjutkan dengan memberikan tanggapan berupa argumentasi atau rekomendasi.
  • Tahapan berikutnya yaitu pembentukan Tim Pengembang dan Penguji yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari Perangkat Daerah pemohon.
  • Tim Pengembang dan Penguji menganalisa dan mendisain Sistem Informasi yang akan dikembangkan lebih mendalam dengan mempertimbangkan kelayakan proses bisnis, kelayakan hukum, dan kelayakan teknis lainnya.
  • Tim Pengembang melakukan proses pembuatan Sistem Informasi berdasarkan hasil analisa dan disain Sistem Informasi yang telah disepakati bersama.
  • Tim Pengembang mengimplementasikan Sistem Informasi yang telah dibuat meliputi instalasi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas pendukung lainnya.
  • Tim Penguji melakukan pengetesan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi input, proses dan output. Apabila masih ditemukan permasalahan terhadap Sistem Informasi yang dikembangkan maka diusulkan perbaikan kepada Tim Pengembang dan apabila tidak ditemukan maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
  • Tim Pengembang didampingi Tim Penguji melakukan sosialisasi kepada pengguna Sistem Informasi yang telah dikembangkan.
  • Tim Penguji melakuan pemantauan dan evaluasi terhadap pengoperasian, antisipasi gangguan teknis (bug), melakukan penyempurnaan Sistem Informasi, dan antisipasi faktor-faktor eksternal.
  • Tim Pengembang menyusun dokumentasi Sistem Informasi dan panduan penggunaan yang telah dikembangkan.
  • Tim Penguji menyusun laporan hasil pekerjaan dan dokumentasi terkait pengembangan Sistem Informasi.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah pemohon melakukan serah terima pekerjaan.

B. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dengan Pihak Ketiga

  • Perangkat Daerah pemohon mengajukan surat permohonan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon membawa kelengkapan data pendukung perencanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menelaah surat permohonan dan memverifikasi data pendukung. Apabila data pendukung tidak memenuhi syarat maka :
  • Dinas Komunikasi dan Informatika mengembalikan kepada Perangkat Daerah pemohon untuk melengkapi data pendukung.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika berhak menolak pengajuan pengembangan Sistem Informasi.
  • Perangkat Daerah pemohon melakukan presentasi pengajuan yang bertujuan memberikan gambaran umum kelebihan pengembangan Sistem Informasi dan analisa dampak apabila kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Perangkat Daerah pemohon melaksanakan rapat koordinasi untuk mengetahui ruang lingkup Sistem Informasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan sebelum pengajuan anggaran Sistem Informasi yang dimaksud.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah pemohon. Apabila disetujui maka dilanjutkan pada tahapan berikutnya dan apabila tidak disetujui maka proses pengembangan Sistem Informasi tidak dapat dilanjutkan dengan memberikan tanggapan berupa argumentasi atau rekomendasi.
  • Tahapan berikutnya yaitu pembentukan Tim Pendamping dan Penguji yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari Perangkat Daerah pemohon dan penunjukan Pihak Ketiga.
  • Tim Pendamping dan Penguji menganalisa dan mendisain Sistem Informasi yang akan dikembangkan lebih mendalam dengan mempertimbangkan kelayakan proses bisnis, kelayakan hukum, dan kelayakan teknis lainnya.
  • Tim Pendamping dan Penguji memetakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dan penyusunan perjanjian kerjasama dengan memperhatikan etika dan peraturan yang berlaku.
  • Dinas Komunikasi dan Informatika beserta Perangkat Daerah pemohon dan Pihak Ketiga melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
  • Pihak Ketiga melakukan proses pembuatan Sistem Informasi berdasarkan hasil analisa dan disain Sistem Informasi yang telah disepakati bersama.
  • Pihak Ketiga didampingi Tim Pendamping dan Penguji mengimplementasikan Sistem Informasi yang telah dibuat meliputi instalasi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas pendukung lainnya.
  • Tim Penguji melakukan pengetesan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi input, proses dan output. Apabila masih ditemukan permasalahan terhadap Sistem Informasi yang dikembangkan maka diusulkan perbaikan kepada Pihak Ketiga dan apabila tidak ditemukan maka dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
  • Pihak Ketiga didampingi Tim Pendamping dan Penguji melakukan sosialisasi kepada pengguna Sistem Informasi yang telah dikembangkan.
  • Tim Penguji melakuan pemantauan dan evaluasi terhadap pengoperasian, antisipasi gangguan teknis (bug), melakukan penyempurnaan Sistem Informasi, dan antisipasi faktor-faktor eksternal.
  • Pihak Ketiga menyusun dokumentasi Sistem Informasi dan panduan penggunaan yang telah dikembangkan.
  • Tim Pendamping,Penguji dan Pihak Ketiga menyusun laporan hasil pekerjaan dan dokumentasi terkait pengembangan Sistem Informasi.Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah pemohon melakukan serah terima pekerjaan. (DNG-Aptika)

Sharing is caring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *